Page 193 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 193

166     Herman Soesangobeng

                 itu dirumuskan Van Vollenhoven   sebagai berikut:
                                               3

                    “Dit ,beschikkingsrecht’.. het word  in technischen  zijn
                    genomen, als eigen rechtsbenaming-waarvoor, ook in  zijn
                    invloed op bouwvelden,  het materiaal  volop is aangedragen,
                    is weer  met  niets  in  ons  burgerlijk wetboek noch met ons
                    recht van heershappij vergelijkbaar, maar is voor den  ganschen
                    archipel het hoogste recht ten aanzien van grond” = saduran
                    bebas: Istilah ‘beschikkingsrecht’ ini, sebuah kata yang
                    dalam makna teknisnya,  sebagai  suatu  istilah  teknis
                    bahasa hukum, dalam hal ini fakta dan datanya cukup
                    membuktikan  keabsahan penggunaan istilah ini
                    terhadap tanah pertanian,  adalah sama sekali tidak
                    sama dengan (maksudnya istilah ‘beschikken’-tambahan
                    penulis) dalam kitab undang- undang  hukum  perdata
                    (Ned.   BW-tambahan penulis)  maupun   juga hukum
                    ketatanegaraan  kita  (maksudnya  ketatanegaraan
                    Belanda- tambahan penulis), akan tetapi untuk seluruh
                    kepulauan (maksudnya Indonesia-tambahan penulis)
                    merupakan hukum tertinggi mengenai pertanahan.


                    Dengan rumusan ‘beschikkingsrecht’ ini, berarti Van
                 Vollenhoven  memaknai istilah yang diciptakannya itu,
                 bukan untuk menunjukkan  sejenis hak dalam hukum  adat
                 yang di Minangkabau disebut ‘hak ulayat’, melainkan
                 istilah  yang mencerminkan   isi teori,   ajaran   dan  filosofi
                 hukum  pertanahan serta agraria sebagai hukum tertinggi di
                 seluruh kepulauan  Nusantara Indonesia.  Makna teori  dan
                 filosofis itu tampak dengan jelas pada penegasan pernyataan
                 Van  Vollenhoven yang menggunakan perbandingan hukum
                 perdata  dan  ketatanegaraan  Belanda  dengan  hukum  adat
                 yang disebutnya sangat berbeda. Hal itu tampak dengan
                 jelas dalam kalimat: “…is weer met niets in ons burgerlijk wetboek
                 noch met ons recht van heershappij vergelijkbaar,…”. Jadi istilah
                 kata  ‘recht’  dalam kalimat ‘het hoogste  recht’  itu  seharusnya
                 diterjemahkan menjadi ‘hukum’ bukan ‘hak’, sehingga kata-
                 kata  ‘het hoogste recht’  seharusnya diterjemahkan menjadi
                                                        4
                 ‘hukum tertinggi’ dan bukan ‘hak tertinggi’ .
                3    C. Van Vollenhoven, De Indeonesier en zijn grond, ibid., hlmn. 9
                4    Penegasan makna kata ‘recht’ dalam definisi ‘beschikkingsrect’ itu,
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198