Page 196 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 169

pribadi hukum (rechtssubjecten). Dengan demikian, keduanya
mampu dan berwenang bertindak dalam hukum sebagai
subjek hukum (rechtssubjecten) yang dihubungkan melalui
suatu upacara keagamaan adat dengan nuasa kekuatan magis
yang gaib, maka disebut ‘magische religeuse verichtens’ oleh Van
Vollenhoven dan Ter Haar. Jadi masyarakat hukum adalah
sama dengan Negara dalam pengertian modern, dan
warga masyarakat hukum adalah warga negaranya.
Maka hubungan interaksi dan tindakan hukum dua subjek
hukum itu atas tanah, adalah sama dengan suatu hubungan
hukum (rechtsbetrekking) , baik atas tanah sebagai benda tetap
7
maupun tidak tetap. Perbuatan dan tindakan hukum mana,
secara nyata dilakukan oleh tua-tua adat (adat hoofdens)
sebagai pimpinan masyarakat hukum yang bertindak sebagai
satu pribadi hukum ke luar maupun ke dalam, dengan
8
orang perorangan sebagai pribadi hukum (rechtspersoon),
anggota persekutuan hukumnya. Karena itu, teori hukum
pertanahan dan keagrariaan adat, mengenal pertanggungan
jawab hukum dalam perbuatan serta tindakan hukum
masyarakat hukum dan pribadi hukumnya, baik ke luar
maupun ke dalam. Prinsip pertanggungjawaban itu oleh Ter
Haar disebutnya sebagai kewenangan bertindak ke dalam (de
werking naar binnen) dan ke luar (de werking naar buiten) sebagai
satu kesatuan hukum dalam sistim hukum pertanahan serta
keagrariaan adat (beschikkingsrecht) Indonesia.
Karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat bersifat
abadi, yang memiliki kekuasaan abadi pula atas seluruh tanah
yang disimbolkan dalam bentuk tanah pertanian (bouwvelden)
maupun pengusahaan hutan (woestgebleven grond), seperti yang
dirumuskan dalam sifat ke I dan 5. Demikian pula masyarakat
hukum bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang
terjadi dalam lingkungan kekuasaan hukum masyarakat, yang
pelakunya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya

7 Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid. hlmn. 54.
8 Supomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, ibid, hlmn. 53-54.