Page 200 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 173

katah’ (kepunyaan/miliknya orang banyak), atau ‘duweke wong
sak desa’ (miliknya orang sedesa).
Jadi penggunaan istilah ‘tanah komunal’ dan ‘hak
komunal’ pada ‘hak ulayat’, sebenarnya tidak tepat bahkan
salah, karena menyimpang dari makna hakekat ‘hak
basamo’ dalam hukum adat Minangkabau. Demikian juga
untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia, pun arti ‘tanah
komunal’ dan ‘hak komunal’ itu tidak dapat disamakan
dengan konsep ‘hak milik’ dalam konsepsi hukum Eropah
tentang ‘hak milik komunal’ (communaal recht-Bld., communal
right-Ingg., droit commune-Prn., jus commune-Lat.).

6. Diagram struktur teori Hukum Pertanahan Adat
–‘Beschkkingsrecht’:
Sebagai sebuah teori hukum pertanahan dan keagrariaan
Adat Indonesia, ‘beschikkingsrecht’ merumuskan ajaran dan
teori norma yang bersumber pada filosofi hukum adat
yang khas Indonesia, dengan asas-asas sesuai dengan alam
pikiran yang mencerminkan rasa keadilan hukum orang
Indonesia tentang tanahnya. Teori dan ajaran mana,
selanjutnya dikembangkan dan ditambah Ter Haar dengan
susunan strukturnya sehingga menjadi sebuah sistim hukum
pertanahan Adat. Pengembangan teori ‘beschikkingsrecht’
Van Vollenhoven itu, dikembangkan dan ditambah Ter
Haar, berdasarkan tata susunan hubungan kekerabatan
serta organisasi sosialnya dalam mengatur maupun menata
hubungan penguasaan serta pemanfaatan tanah yang
disebutnya sebagai suatu hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).
Hubungan hukum atas tanah itu menurut konsepsi
hukum adat, tidak hanya terjadi antara sesama manusia
dengan masnusia, melainkan juga dengan alam roh dalam
dunia supernatural. Hubungan dengan alam roh di dunia
supernatural itu, diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan
adat yang oleh Van Vollenhoven disebut ‘magisch religiousa
14
14 C. Van Vollenhoven, Miskeningen van het adatrecht, Leiden: E.J.