Page 204 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 204

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     177


                    dalil pokok yaitu ‘post hoc ergo propter  hoc’ dan ‘pars pro toto’ .
                                                                         20
                    Namun setelah masuknya pengaruhi agama Hindu-Budha,
                    maka  alam pikiran  ‘participerend  denken’ itu diterjemahkan
                    menjadi alam pikiran ‘kosmis’ (cosmic) yang   secara antropologis
                    disebut  alam pikiran  ‘kosmologi’ (cosmology). Dengan alam
                    pikiran  kosmologi ini,  maka pengaruh hubungan manusia
                    atas tanah dengan alam semesta, diartikan  sebagai suatu
                    interaksi antara dua alam atau ‘jagad’ yaitu alam  ‘jagad  raya’
                    (macro cosmos) dan  manusia  yang  disimbolkan menjadi  alam
                    ‘jagad  cilik’  (micro  cosmos).  Interaksi  dan  hubungan  kedua
                    alam  ‘jagad’  itu merupakan  suatu  penyatuan  diri  di antara
                    keduanya    yang saling pengaruh  mempengaruhi  bertimbal
                    balik secara abadi tanpa akhir. Berdasar alam pikiran inilah
                    maka Ter Haar mengembangkan teori hubungan hukum dalam
                    teori ‘beschikkingsrecht’ yang dikenal sebagai teori ‘hubungan
                    timbal balik menguncup-mengembang’ (wisselwerking  van
                    inkrimpen  en uitzetten  theorie) 121 antara hubungan hukum
                                              21
                    orang dengan kekuasaan masayrakat hukum atas tanah.
               8.  Pandangan   kosmologi   ini  tumbuh   serta   ditafsirkan
                   seiring dengan perubahan struktur sosial  dan organisasi
                   masyarakat dari kesatuan keluarga, suku serta desa menjadi
                   suatu bentuk kekuasaan Negara dengan dominasi alam pikiran
                   keagamaannya. Maka alam pikiran suku-suku dalam kesatuan
                   desa setempat pun berubah ketika dipersatukan menjadi satu
                   kesatuan persekutuan hidup yang besar dan luas dalam bentuk
                   struktur kenegaraan. Perubahan mana, bersifat memadukan
                   secara serasi dan selaras semua perbedaan mendasar ataupun
                   pertentangan  yang ada pada setiap kesatuan suku ataupun
                   desa yang dipersatukan, sehingga bisa diterima menjadi satu
                   ideologi dan filosofi pemersatu bagi kesatuan hidup yang luas
                   20   Dijelaskan oleh Herman Soesangobeng dalam tulisan
               “Pemanfaatan  Hukum  Adat  untuk Pembangunan Masyarakat Desa”,
               Pidato Dies Natalis Universitas Brawijaya ke VI, 8 Maret 1969, Malang:
               tanpa penerbit, 1969, hlmn. 4.
                   21   B. Ter Haar, Bzn., Beginselen en stelsel van het adat recht, ibid. hlmn.
               216-223.
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209