Page 204 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 204
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 177
dalil pokok yaitu ‘post hoc ergo propter hoc’ dan ‘pars pro toto’ .
20
Namun setelah masuknya pengaruhi agama Hindu-Budha,
maka alam pikiran ‘participerend denken’ itu diterjemahkan
menjadi alam pikiran ‘kosmis’ (cosmic) yang secara antropologis
disebut alam pikiran ‘kosmologi’ (cosmology). Dengan alam
pikiran kosmologi ini, maka pengaruh hubungan manusia
atas tanah dengan alam semesta, diartikan sebagai suatu
interaksi antara dua alam atau ‘jagad’ yaitu alam ‘jagad raya’
(macro cosmos) dan manusia yang disimbolkan menjadi alam
‘jagad cilik’ (micro cosmos). Interaksi dan hubungan kedua
alam ‘jagad’ itu merupakan suatu penyatuan diri di antara
keduanya yang saling pengaruh mempengaruhi bertimbal
balik secara abadi tanpa akhir. Berdasar alam pikiran inilah
maka Ter Haar mengembangkan teori hubungan hukum dalam
teori ‘beschikkingsrecht’ yang dikenal sebagai teori ‘hubungan
timbal balik menguncup-mengembang’ (wisselwerking van
inkrimpen en uitzetten theorie) 121 antara hubungan hukum
21
orang dengan kekuasaan masayrakat hukum atas tanah.
8. Pandangan kosmologi ini tumbuh serta ditafsirkan
seiring dengan perubahan struktur sosial dan organisasi
masyarakat dari kesatuan keluarga, suku serta desa menjadi
suatu bentuk kekuasaan Negara dengan dominasi alam pikiran
keagamaannya. Maka alam pikiran suku-suku dalam kesatuan
desa setempat pun berubah ketika dipersatukan menjadi satu
kesatuan persekutuan hidup yang besar dan luas dalam bentuk
struktur kenegaraan. Perubahan mana, bersifat memadukan
secara serasi dan selaras semua perbedaan mendasar ataupun
pertentangan yang ada pada setiap kesatuan suku ataupun
desa yang dipersatukan, sehingga bisa diterima menjadi satu
ideologi dan filosofi pemersatu bagi kesatuan hidup yang luas
20 Dijelaskan oleh Herman Soesangobeng dalam tulisan
“Pemanfaatan Hukum Adat untuk Pembangunan Masyarakat Desa”,
Pidato Dies Natalis Universitas Brawijaya ke VI, 8 Maret 1969, Malang:
tanpa penerbit, 1969, hlmn. 4.
21 B. Ter Haar, Bzn., Beginselen en stelsel van het adat recht, ibid. hlmn.
216-223.