Page 206 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 206
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 179
pertentangan antara ajaran agama Hindu dan Budha,
sekalipun keduanya bersumber pada ajaran ‘dharma’, maka
dipaduserasikan menjadi ajaran agama Hindu-Budha.
Bahkan untuk mempersatukan keanekaragaman yang ada
dalam masyarakat, maka dirumuskan oleh Mpu Tantular,
semboyan “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangerva”
= Beraneka ragam namun satu, hanya ada kebajikan dhama
yang utama 124. Demikian pula pada kerajaan Aceh,
24
untuk menyelaraskan agama Islam dan Adat, maka Sultan
Aceh mengumumkan semacam adagium pemersatu yaitu
‘Hadat ngon Hukom Hanjeut Cree’ = Adat dan Hukum Agama
Islam tidak boleh dipisahkan . Sedangkan di Minangkabau,
25
setelah perang Padri, dimupakatkan perdamaian dengan
mengumumkan penyatuan adat dan agama Islam menjadi
‘Adat basandi Sara, Sara basandi Kitabullah’ = Adat bersumber
pada hukum Syari’at, hukum Syari’at bersumber pada Al
Qur’an. Demikian pula ketika perjuangan bangsa Indonesia
untuk membentuk sebuah Negara kesatuan, maka filosofi
pemersatu yang digali Sukarno dari kenyataan sosial-
budaya maupun politik masyarakat Indonesia, menghasilkan
rumusan ideologi Bangsa dan Negara yang disebut Pancasila.
Jadi Pancasila, adalah satu ideologi dan filosofi yang oleh
Soeripto dikatakan bersumber dari Hukum Adat Indonesia,
26
sehingga layak menjadi sumber dari semua sumber hukum.
10. Demikianlah maka sekalipun teori dan ajaran, hukum adat
ditemukan Van Vollenhoven kemudian dikembangkan
Ter Haar menjadi satu sistim dengan asas-asas hukum
yang terpadu, namun Hukum Adat itu ditemukan serta
dikembangkan berdasarkan alam pikiran dan jiwa bangsa
24 Slametmuljana, A History of Majapahit, Singapore: Chong Moh
and Co., 1976.
25 Rusdi Sufi, Hukum Adat Pertanahan: Pola Penguasaan Pemilikandan
Penggunaan Tanah Secara Adat Tempo Doeloe dan Masa Kini, Banda Aceh:
PDIA, 2002, hlmn. 28.
26 R.M. Soeripto, Hukum Adat dan Pancasila, Jember: Penerbit FH.
Universitas Negeri Jember, tanpa tahun.