Page 208 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 208

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     181


                   (grondrecht  in  beweging).  Hukum  Pertanahan dalam keadaan
                   diam/statis berisikan filosofi, teori dan ajaran, yang oleh Van
                   Vollenhoven  disebut juga  ‘beschikkingsrecht’  dan mengatur
                   lima ketentuan utama dalam sistim hukum pertanahan adat
                   Indonesia yaitu: (a). norma dasar (beschikkingsrecht), (b).
                   masyarakat hukum (rechtsgemeenschappen), (c). kekuasaan
                   hukum  (beschikkingsrecht),  (d).  territorial  (beschikkingsgebied),
                   dan  (e).  yurisdiksi  hukum  (beschikkingskring).  Norma-norma
                   dasar   dari  Hukum  Pertanahan  (grondrecht) itu  selanjutnya
                   dirumuskan Van Vollenhoven menjadi  enam  postulasi  dasar
                   teori  yang  menggambarkan  filosofi  dan ciri khas atau sifat
                   khusus  teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia, seperti
                   diuraikan pada bahagian V angka 2, halaman .148-149.
                       Adapun  Hukum  Pertanahan dalam  keadaan  bergerak/
                    dinamis (grondrecht in beweging), berisikan peraturan hukum
                    tentang perbuatan hukum sebagai ‘perikatan  hukum’
                    (verbintenis) yang tunduk pada ajaran ‘kesepakatan’
                    (overeenkomst)   dalam   hukum   perjanjian.   Maka  perikatan
                    hukum itu dibedakan antara ‘perjanjian tanah’ (grond
                    transakties) dan ‘perjanjian yang ada hubungannya  dengan
                    tanah’ (transakties warbij grondbetrokken is). Perbuatan  hukum
                    atas   tanah    berupa    perikatan    hukum    yang   termasuk
                    ‘perjanjian tanah’, secara otomatis melahirkan jenis hak yang
                    bersifat ‘hak kebendaan’ (zakelijkrecht) dan bentuknya hanya
                    satu yaitu ‘jual-beli tanah’ (grond koop en verkoop), dalam hal
                    ini  hak yang diperoleh serta dialihkan  adalah ‘hak milik’
                    yang  dalam   kepustakaan   hukum   adat   disebut   ‘Inlandsch
                    bezitsrecht’. Sedangkan   perbuatan   hukum   atas   tanah
                    sebagai   benda bergerak, digolongkan ke dalam ‘perjanjian
                    yang ada hubungannya dengan tanah’,   dan  secara   otomatis
                    melahirkan   jenis  hak  yang   bersifat   ‘hak perorangan’
                    (persoonlijkrecht)  atas hubungan  keagrariaan  (agrarische
                    betrekkingen)  dalam hal ini  bentuk  hubungan  hukumnya
                    pun  hanya  satu  yaitu ‘persewaan tanah’ (grondhuuren).
                    Demikian pula hak yang diperoleh serta dialihkannya  pun,
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213