Page 213 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

186 Herman Soesangobeng

Haar: “…gelijktijdigen overgang van een aequivalent van eenheid
naar eenhied in omgekeerde rinchting…”.= pelepasan serentak
suatu kesetaraan nilai magis secara bertimbalbalik. Karena
itu, pelepasan serentak nilai magis itu, menurut Ter Haar
adalah inti dari perbuatan ‘jual lepas’ sehingga disebutnya
sebagai suatu perbuatan tunai, seperti tampak dalam
pernyataannya: “De kern daarvan is de overdracht tegen een
kontant betaalde som;…= hakekat dari semua itu- maksudnya
pelepasan serentak nilai magis-, adalah penyerahan tunai;…”.
Pelepasan serentak nilai magis itu, merupakan syarat
penting dalam perbuatan ‘jual lepas’ tanah yang dimiliki
orang sebagai subjek hukum (corpus). Karena perbuatan ‘jual
lepas’ bersifat mengalihkan hak milik dan penyerahan tanah
sebagai benda tetap, yang secara filosofis berarti peralihan
hak keperdataan atas tanah sebagai benda tetap, yang juga
sekaligus bermakna pelepasan dan penerimaan kekuatan
magis dari kedua belah pihak. Jadi pembayaran tunai itu
adalah terhadap nilai magisnya, bukan terhadap harga jual
beli tanah. Karena kesepakatan tentang pembayaran harga
jual beli, dilakukan tersendiri, baik secara tunai atau angsuran
dan bisa berupa uang, hasil panen (in natura) ataupun tenaga
kerja. Konsep hukum ‘jual lepas’ ini perlu diberikan tafsir
baru sesuai dengan perubahan filosofi dasar bangsa dan
Negara Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 yaitu
Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
16. Tidak semua perbuatan hukum, dalam sistim hukum adat,
harus disahkan oleh pejabat khusus yang berwenang dalam
bidang hak keperdataan dan masyarakat/publik. Pejabat
khusus dalam hukum adat, juga merupakan pejabat yang
berfungsi menjadi penghubung dua dunia kosmologi yaitu
manusia dengan alam supernatural serta berperan mewakili
manusia maupun masyarakat hukum dalam menjaga
keseimbangan serta keserasian hubungan manusia-masyarakat