Page 216 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 189

‘agraria’, diserahkan pada keteguhan serta kepercayaan
para pihak sendiri untuk melaksanakan kesepakatan dan
perjanjian mereka.
18. Kumpulan peraturan hukum atas tanah sebagai benda
bergerak atau tidak tetap, seperti tampak dalam diagram
no. 3 (pada halaman 155) disebut Hukum Perhutangan
(schuldenrecht). Penggolongan demikian ini adalah karena
dalam filosofi hukum pertanahan adat, perbuatan hukum
serta peralihan hak atas tanah sebagai benda bergerak,
tidak harus disertai dengan pembayaran lunas atau tunai
secara serempak atas kekuatan ‘magis’ dari pembeli kepada
penjual. Dengan demikian, persyaratan ‘tunai-terang’
yang diharuskan dalam ‘perjanjian tanah’ (grond
transakties), tidak merupakan kemutlakan dalam ‘perjanjian
yang ada hubungannya dengan tanah’ (transakties warbij grond
betrokken is). Sebab tujuan dan maksudnya, bukanlah untuk
perolehan tanah sebagai benda tetap dengan penyerahan
hak milik sebagai harta kekayaan, melainkan hanya untuk
mendapatkan hasil tanah, uang, ataupun tenaga kerja bagi
pengolahan tanah, sehingga hasilnya bisa dinikmati manusia
dan masyarakat. Maka hubungan hukumnya pun hanya
melahirkan hak perorangan (persoonlijkrecht), dalam hal ini
pertalian hukumnya dengan tanah menjadi terpisah, sehingga
disebut juga ‘pemisahan horisontal’ (horizontaal scheiding).
19. Asas dan ajaran ‘pemisahan horisontal’ dari hak perorangan
itu, dalam hubungannya dengan hak kekuasaan masyarakat
hukum (beschikkingsrecht), senantiasa saling pengaruh
mempengaruhi untuk saling memperkuat dan melemahkan
tanpa akhir. Ajaran inilah yang membuat Ter Haar
35
menjelaskannya melalui teori ‘menguncup dan mengembang
tanpa akhir’ (inkrimpen en uitzetten, in een nooit einigende
wisselwerking…). Secara lengkap, Ter Haar merumuskan
teorinya dalam kalimat: “...de wisselwerking van beschikkingsrecht

35 B. Ter Haar, Bzn, Beginselen en stelsel van het adat recht, ibid., hlmn.
55.