Page 218 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 218
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 191
bahasa Indonesianya disebut ‘hak milik komunal’
Sifal ‘komunal’ atau ‘kebersamaan’ itu, dilukiskan lebih
lanjut oleh Supomo sebagai berikut:
37
“Masyarakat tidak dipandang sebagai badan tersendiri
dengan suasana kepentingan sendiri. Masyarakat
bukan suatu kekuasaan, yang berdiri lepas dari
manusia seorang-seorang dan berhadapan dengannya.
Tidak, individu-individu terutama merasa dirinya satu
dengan golongan. Mereka itu mengakui dirinya sebagai
bahagian- bahagian dari keseluruhan dan hidup sesuai
dengan itu. Demikian pula masyarakat melihat individu
sebagai bagian yang diperkhusus daripadanya. Jadi,
menurut cara berpikir tersebut, individu adalah suatu
mahluk, dalam mana masyarakat menghususkan
diri. Masyarakat ialah keseluruhan dari sekalian
anggota-anggota seorang-seorang. Karena itu keinsafan
kemasyarakatan dan keinsafan individu bercampur baur.
Itulah sebabnya maka hukum adat mempunyai sifat
kommunal (untuk bersama). Sudah dalam tahun 1917
Van Vollenhoven menunjukkan adanya sifat kommunal
ini dalam kehidupan hukum Indonesia.”
Jadi baik manusia sebagai individu maupun masyarakat
sebagai persekutuan hukum, senantiasa saling berinteraksi
pengaruh mempengaruhi. Individu adalah mahluk sosial
yang senantiasa terikat menyatu dengan masyarakatnya.
Sebaliknya masyarakat pun bergantung pada manusia sebagai
individu dalam menyelenggarakan kehidupan mereka.
Maka tanah dan hak atas tanah, disediakan bukan untuk
kepentingan individu semata, melainkan agar individu dapat
mengolahnya bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.
Inilah hakekat dari ‘hak milik bersama’ yang dalam bahasa
hukum adat Minangkabau disebut ‘hak basamo’, dalam
masyarakat Jawa disebut ‘nduweke wong akeh’, di Nias disebut
‘okhÖtama sabua tanÖ/omo’ (= tanah/rumah milik semua
orang), atau dalam bahasa Indonesia disebut ‘milik umum’.
Dalam sistim hukum Romawi, disebut ‘public domein’.
37 Supomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat,
ibid. hlmn. 11.