Page 219 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

192 Herman Soesangobeng

21. Tanah berfungsi sosial:
Dari konsep milik bersama itulah, lahir konsep
tanah sebagai benda yang memiliki ‘fungsi sosial’. Artinya
tanah tidak boleh dimiliki secara khusus untuk kepentingan
diri sendiri ataupun keluarga sendiri, melainkan dapat
juga digunakan serta dinikmati orang lain sesama anggota
persekutuan hukum adat. Demikian juga sesuai dengan
penjelasan Supomo mengenai hubungan individu dan
masyarakat dalam hal ini tanah disediakan masyarakat
untuk kemanfaatan bersama dalam masyarakat, itulah
makna dari konsep fungsi sosial dalam hukum adat.
Jadi arti dan makna dari fungsi sosial dalam hukum adat
adalah untuk kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Konsep fungsi sosial itu tidak sama dengan kedermawanan
memberikan tanah, melainkan untuk digunakan bagi
kesejahteraan serta kemakmuran bersama warga persekutuan
hukum dalam masyarakatnya.

22. Hak komunal diperkenalkan pengusaha besar Barat:
Karena itu, konsep ‘hak komunal’ (communaal recht)
yang digunakan dalam hukum adat oleh para penulis
Belanda, harus dipahami dan ditafsir beda dengan konsep
‘communaal recht’ menurut tafsiran hukum masyarakat
Belanda dan Eropah pada umumnya. Bahkan Pemerintah
RI, dalam menjawab pertanyaan Komisi Tani dalam sidang
DPR pada tahun 1951, mengatakan bahwa ‘hak komunal’
seperti yang dikenal di Barat, tidak ada dan tidak dikenal di
Indonesia 138. Suatu sanggahan dan penegasan yang juga
38
telah dikemukakan oleh Gonggrijp , dengan mengatakan
39
bahwa konsep ‘hak komunal’ itu diperkenalkan oleh para
pengusaha perusahaan Belanda, agar dapat digunakan bagi
pelaksanaan kerja paksa (corvee) oleh penduduk pribumi.

38 Cf. Rustandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta:
Jambatan, 1962, hlmn. 59.
39 G. Gonggrijp, “Over de invloed van het Westerse grootbedrijf op
de inhemse samenleving in Nederland Indie”, Ibid., 1930.