Page 224 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 224

BAB VI
                         PENERJEMAHAN KEMBALI

                   DENGAN PENAFSIRAN BARU ATAS
                 HUKUM PERTANAHAN ADAT SECARA
                                 KONTEMPORER




               1.  Pendahuluan:
                       Filosofi,   asas,   ajaran   dan  teori   Hukum   Pertanahan
                    Adat   yang dikemukakan  pada Bab V, adalah gambaran
                    hukum adat tradisional  yang ditemukan  Van Vollenhoven
                    dan merumuskan  filosofi dengan enam asas-asas   dasar
                    teorinya,    kemudian    dikembangkan   Ter    Haar    menjadi
                    sebuah sistim  hukum  dengan  teori-teori  pengembangannya.
                    Suatu    sistim    hukum  yang    selama    berabad-abad   tidak
                    diakui  sebagai  hukum   formal  karena dibiarkan  berlaku
                    khusus hanya terhadap orang penduduk Bumiputra sendiri.
                    Jadi  konsep, lembaga dan  norma  hukum  adat,  senantiasa
                    diabaikan dalam pergaulan hukum bernegara sejak hadirnya
                    kongsi dagang VOC pada 1600 sampai  terbentuknya  Negara
                    Hindia  Belanda  pada  1925  dan  runtuhnya Negara Hindia
                    Belanda pada 1942  karena serangan Jepang dalam perang
                    Dunia ke II.
                       Kemudian,    setelah  kemerdekaan    Indonesia  dan
                    terbentuknya Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)
                    dengan  ideologi  Pancasila  sebagai  filosofi  Bangsa  dan
                    Negara,    maka  semangat    membentuk    hukum  Nasional
                    pun bertumbuh.  Semangat itu,  menegaskan bahwa sumber
                    inspiratif bagi penyusunan hukum Nasional adalah pada jiwa
                    serta  alam  pikiran  filosofi  Bangsa Indonesia,  yang dikenal
                    dengan nama Hukum Adat. Jiwa serta alam pikiran bangsa
                    Indonesia yang bersumber pada hukum adat itu, selanjutnya
                    dirumuskan kembali menjadi filosofi Pancasila yang
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229