Page 225 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

198 Herman Soesangobeng

menjadi dasar ideologi Bangsa dan Negara Indonesia setelah
proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan
dasar konstitutional UUD 1945. Meskipun kesepakatan
berupa konsensus nasional sudah menerima bahwa sumber
filosofi hukumnya adalah Hukum Adat sehingga menjadi
sumber inspirasi norma hukum seperti ditegaskan dalam
Pasal 5 UUPA 1960, namun pelaksanaanya masih tetap
mengacu pada BW/KUHPInd. disertai praktek hukum agraria
kolonial Belanda terhadap WNI di Indonesia. Karena itu,
diperlukan model penafsiran kembali Hukum Adat dengan
penafsiran baru secara kontemporer, agar dapat digunakan
sebagai sumber hukum seperti perintah UUD 1945 dan Pasal
5 UUPA 1960.
2. Adat dan Hukum Adat:
Pengertian berupa definisi adat dan hukum adat, tidak
perlu lagi diperdebatkan untuk menetapkan definisi artinya
yang tepat. Definisi yang dikemukakan Van Vollenhoven
1
tentang adat sebagai kenyataan perilaku sosial masyarakat,
dan hukum adat adalah perilaku sosial yang diberikan
sanksi hukuman, kiranya sudah cukup menjelaskan perbedaan
antara adat dan hukum adat. Tambahan pula, dengan adanya
ajaran teori Ter Haar tentang ‘keputusan’ (beslissingenleer) yang
2
dibenarkan Logemann , maka perbedaan antara adat sebagai
3
perilaku sosial yang bermakna sopan santun dengan yang
berakibat hukum setelah diputuskan oleh kepala-kepala adat
atau masyarakat hukum, pun menjadi jelas perbedaannya.
Maka peraturan adat yang belum atau tidak diputuskan
oleh kepala adat untuk diberi sanksi (adatreactie) atas
pelanggarannya, adalah merupakan adat sebagai peraturan

1 C.Van Vollenhoven, Miskeningen van het adatrecht:Vier voordrachten
aan den Nederlandsch-Indische Bestuursacademie, Leiden: E.J. Brill, 1909,
hlmn. 11.
2 B. Ter Haar. Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid. hlmn.
233, 238.
3 J.H.A. Logemann, Over de theorie van den stellig staatsrecht, ibid.
hlmn. 41-45.