Page 228 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 201

kolonialisme bahkan ajaran-ajaran agama yang dianut warga
masrakat, pun tidaklah berpengaruh menentukan. Karena
pendekatan penerjemahan kembali dengan penafsiran baru
ini, bersifat netral dan dibebaskan dari pengaruh nilai-nilai
sosial-politik-budaya maupun hukum asing, kecuali nilai
hukum adat Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 serta
aspirasi WNI sebagai rakyat Indonesia yang merdeka dan
beradulat atas tanah leluhurnya.

4. Proses membawa ke dalam pengaruh Hukum Nasional
Indonesia:
Maka pilihan model pelembagaan kembali ke dalam
sistim hukum pertanahan dan keagrariaan nasional
Indonesia, adalah bukan melalui proses lembaga konversi,
melainkan lembaga ‘membawa ke dalam pengaruh Hukum
Nasional Indonesia’. Proses ini, tidak bersifat mencabut
dasar filosofi hak-hak maupun kelembagaan hukum adat dari
akar sosial budaya ataupun menggantikannya dengan alam
pikiran yang mencerminkan rasa keadilannya, atas tanah
serta hubungan keagrariaan adat. Melainkan dengan arif dan
persuasif, mempengaruhi dan membimbing warga masyarakat
sebagai rakyat, untuk memahami dan menyadari perlunya
mengikuti dan menerima hak-hak dengan kelembagaan
hukum baru, dan melaksanakan perbuatan hukum yang
diatur dalam sistim Hukum Nasional. Proses itu, dipandang
tidak akan banyak disanggah apalagi dilawan rakyat, sebab
rumusan norma maupun nama lembaga serta perbuatan
hukum yang diterapkan, sesuai dengan alam pikiran rakyat
dan mencerminkan tuntutan rasa keadilan rakyat yang sudah
menjadi WNI dalam persekutuan hukum dan politik NKRI.
Sebaliknya melalui lembaga konversi, akar budaya dari
filosofi, asas dan ajaran hak maupun lembaga hukumnya,
dicabut dan digantikan dengan nama jenis hak maupun
lembaga hukum baru yang tidak dimengerti oleh rakyat,
sebab ia bersumber pada filosofi, asas, ajaran dan teori