Page 231 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

204 Herman Soesangobeng

f. Hak kebendaan lahir karena perjanjian jual beli tanah
g. Hak perorangan lahir karena perjanjian agraria
h. Hak perorangan agraria atas tanah kepunyaan masyarakat
hukum
i. Tanah dijadikan objek pajak bumi
j. Konversi hak gogol oleh UUPA 1960
k. Konversi hak-hak lain ciptaan pemerintah Belanda
l. Perumusan hak baru yang masih bersumber pada hak
‘eigendom’ dan ‘domeinverklaring’
m. Kedudukan, fungsi dan peranan masyarakat hukum adat
n. Perubahan kedudukan hukum warga masyarakat hukum
menjadi WNI Keempatbelas isu di atas ini dipandang
merupakan isu-isu pokok yang akan sangat mempengaruhi
isi model tafsiran dan bentuk penerjemahannya. Karena
itu, keempatbelas isu ini perlu dijelaskan dengan uraian
yang membuktikan perbedaan antara bentuk dan sifat
penerjemahan serta tafsiran lama, utamanya yang
diwarnai oleh tujuan olitik hukum Hindia Belanda,
dengan yang seharusnya dikembangkan dalam NKRI
dengan falsafah Pancasilanya.

6. Penerjemahan kembali dengan tafsiran baru alam pikiran
‘berpartisipasi’ (het participerend denken):
Alam pikiran atau cara berpikir ‘berpartisipasi’ (het
participerend denken) yang oleh Ter Haar disebut sebagai
dasar pikiran bagi tumbuh kembangnya filosofi hukum
pertanahan dan keagrariaan beserta norma-norma adatnya,
perlu diterjemahkan kembali dengan tafsiran baru; karena
perubahan serta pertumbuhan masyarakat adat, yang sudah
berubah dan berkembang menjadi satu Bangsa dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena alam pikiran
‘berpartisipasi’ itu, tumbuh dan berkembang dalam
suasana masyarakat yang masih berpikir sederhana dalam
melihat hubungan dan peran manusia dengan tanahnya,
sebagai satu hubungan dialogis dalam pertalian kosmologi