Page 233 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

206 Herman Soesangobeng

pemberitahuan kepada kepala masyarakat hukum adat, agar
mendapatkan jaminan perlindungan dari masyarakat
hukum. Artinya, kepala masyarakat hukum adat, tidak
perlu menyaksikan sendiri secara langsung pada saat
terjadinya perbuatan hukum dalam hubungan keagrariaan di
antara warga masyarakat hukumnya, akan tetapi kepala adat,
harus diberitahukan oleh para pihak, agar diketahuinya dan
menjamin keamanan perlindungan hukumnya.
Alam pikiran filosofis ‘berpartisipasi’ itu, setelah
melalui proses panjang pejuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia sampai terbentuknya Negara NKRI, melahirkan
satu rumusan filosofi baru yang terdiri atas lima pilar dasar
maka dinamakan Pancasila. Rumusan nilai kelima pilar dasar
yang disebut ‘sila’ itu, sepenuhnya mencerminkan jiwa
partisipatif dari alam pikiran ‘participerend denken’ dalam
suasana modern dalam hal ini kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat lokal, dipersatukan menjadi satu masyarakat
politik dan hukum baru yaitu NKRI. Hubungan dialogis
dan mencari keseimbangan lahir batin antara manusia
(micro cosmos) dengan alam jagad besar (macro cosmos)
dirumuskan dalam sila pertama yaitu dasar ‘Ketuhanan Yang
Maha Esa’, yang diwujudkan melalui ritual keagamaan setiap
agama; dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam
persatuan Indonesia; dalam hal ini partisipasi manusia dan
tanah, diwujudkan dalam rumusan sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, sebagai sila ke lima. Karena itu, Pancasila
dapat dikatakan sebagai satu bentuk penafsiran baru dari
penerjemahan kembali alam pikiran filosofi hukum adat
‘berpatisipasi’ secara kontemporer untuk dijadikan filosofi
Bangsa dan negara NKRI.