Page 236 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 209

yang dimiliki Pemerintah itu, berstatus hukum sebagai benda
milik publik (res publicum) yang tidak boleh diperdagangkan,
karena tanahnya menjadi tanah ‘res extra commercium’ yaitu
tanah yang dikeluarkan dari hubungan perdagangan mencari
keuntungan ekonomi uang.
8. Hak menguasai masyarakat hukum adat atas tanah:
Filosofi hak menguasai dari masyarakat hukum adat
atas tanah, yang juga disebut ‘beschikkingsrecht’ oleh Van
Vollenhoven, adalah untuk mengatur penyediaan, pemberian
kuasa menggunakan dan memanfaatkan tanah agar hasilnya
bisa dinikmati orang pribadi, keluarga, maupun masyarakat
hukum adat . Jadi hak menguasai masyarakat hukum adat
5
itu, bukan hak milik tertinggi yang mutlak di atas hak milik
perorangan secara pribadi, keluarga maupun organisasi
masyarakat, seperti halnya ‘dominium eminens’ pada hukum
Romawi maupun ‘right of emminens domein’ pada hukum
Sipil, Komon serta Anglo-Saxon. Karena itu, hak menguasai
masyarakat hukum adat itu, tidak dapat disamakan dengan
hak milik mutlak tertinggi (supreme propreitory) yang dipahami
pada ajaran dan asas hukum Komon Inggeris dan Anglo-
Saxon Amerika.
Hak menguasai dalam Hukum Pertanahan Adat
itu, lebih bersifat mengatur penggunaan tanah dan
menjaga keamanan pemilikan individu, agar tanah bisa
terus dimanfaatkan oleh warga dan keturunannya sampai
kapanpun, tanpa batas waktu. Karena, warga masyarakat
hukum tidak hanya manusia pribadi, tetapi juga roh-roh
mereka yang mati dan dikubur sehingga tulang-belulangnya
berada dalam tubuh bumi, maka warga masyarakat hukum
pun dianggap tidak pernah lenyap, melainkan tetap hidup
dalam masyarakat meskipun dalam bentuk roh-roh nenek
moyang. Maka setiap tindakan manusia atas tanahnya,

5 R. Soepomo, Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat,
ibid. hlmn. 29-30.