Page 240 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 213

hak atas tanah, adalah pada pengakuan masyarakat
melalui pengetahuan mereka sehingga mengakui hak maupun
perbuatan hukum seseorang atas tanah. Jadi warga
masyarakat dalam ajaran hukum pertanahan adat, ikut
membenarkan, mendukung dan melindungi hak kepemilikan
maupun agraria yang dipunyai setiap warga masyarakat
hukum.
Dengan demikian, ajaran dan asas lahirnya hak kebendaan
serta perorangan atas tanah menurut hukum adat melalui
lembaga perbuatan hukum itu, perlu dilembagakan kembali
menjadi asas dan ajaran dalam Undang-Undang Pertanahan
Indonesia. Akan tetapi bentuk dukungan, perlindungan dan
jaminan keamanannya, berubah menjadi dilindungi hukum
Negara NKRI melalui proses dan prosedur hukum positif
yang berlaku. Beralihnya tanggungjawab perlindungan
hukum kepada Negara NKRI itu, adalah karena semua
warga masyarakat persekutuan hukum lokal dan daerah telah
meleburkan diri menjadi WNI, sejak proklamasi kemerdekaan
dan ditegaskan melaui rumusan norma dasar konstitusional
Pasal 26 dan 27 UUD 1945 tentang status kewarganegaraan
NKRI.
11. Hak kebendaan lahir karena perjanjian jual beli tanah:
Perbuatan hukum yang melahirkan hak kebendaan
(zakelijk recht) digolongkan ke dalam perbuatan perjanjian
tanah yang sifat perbuatan hukumnya disebut jual beli tanah.
Jual beli tanah yang maksudnya adalah untuk memilikinya,
dalam hukum adat, hanya boleh dilakukan di antara para
pemilik. Maka objeknya adalah tanah sebagai benda tetap
yang akan dimiliki dengan hak kebendaan. Hak kebendaan
itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan jual beli di
antara para pihak penjual dan pembeli. Artinya, sebelum
terjadinya kesepakatan para pihak untuk jual beli tanah,
status hukum tanah objek jual beli masih merupakan tanah
yang dikuasai oleh persekutuan hukum adat, sekalipun sudah