Page 242 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 215

keputusan Hakim, menjadi tidak perlu dilembagakan dalam
sistim hukum pertanahan Indonesia.

12. Hak perorangan lahir karena perjanjian agraria:
Adapun perbuatan hukum yang melahirkan hak
perorangan (pesoonlijk recht), adalah perbuatan dalam hubungan
keagrariaan atas tanah sebagai benda tidak tetap atau benda
bergerak. Maka perbuatan hukumnya disebut ‘perjanjian
yang ada hubungannya dengan tanah’ (transakties warbij grond
betrokken is). Perbuatan hukumnya pun disebut juga ‘jual’,
akan tetapi bukan menjual kepemilikan tanah melainkan
hanya untuk mengolah, menggunakan, memanfaatkan tanah
milik orang lain atau kepunyaan masyarakat hukum, agar
hasilnya bisa dinikmati. Pertalian ikatan hukumnya disebut
sewa dan haknya disebut hak pakai sebagai agraria. Hak
pakai agraria itu, bisa terdiri atas beberapa jenis varian hak
yaitu jual tahunan untuk sekali panen (adol taunan atau adol
oyodan) dengan hasil panennya dibagi dua (maro) atau dibagi
tiga (mertelu); sewa (nyewa) dalam waktu tertentu
dengan pembayaran uang; jual dengan hak membeli kembali
(adol sende atau gade); menumpang (numpang) baik untuk
tempat tinggal atau menanam pohon. Semua jenis varian hak
pakai perorangan ini, merupakan hak agraria atas tanah milik
perorangan.
Sama dengan lahirnya sifat hak kebendaan melalui
perbuatan hukum jual beli tanah, maka lahirnya sifat hak
perorangan (persoonlijk recht) atas tanah pun dilahirkan
melalui perbuatan hukum yang disebut ‘perjanjian yang ada
hubungannya dengan tanah’. Artinya, tujuan dan maksud
perbuatan hukum perjanjiannya bukanlah untuk memilik
hak dan tanah dengan hak milik, melainkan hanya untuk
menggunakan dan memanfaatkan tanah agar hasilnya
bisa dinikmati. Maksud dan tujuan demikian ini, dalam asas
dan ajaran hukum pertanahan adat Indonesia, disebut
‘hubungan keagrariaan’ yang melahirkan hak agraria.