Page 246 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 219

Pungutan itu dilakukan berdasarkan pembedaan
kemampuan bayar penduduk desa yang disebutnya ‘buruh’
(kulen atau pekulen) atas tanah milik Negara yang dikuasai
desa, yang disebut ‘gogol’. Maka penduduk desa pun dibagi
berdasarkan perkiraan kemampuan bayar pajak hasil bumi
tanahnya.
Untuk itu, penduduk dibedakan antara penduduk
‘mampu’ dan ‘kurang mampu’. Mereka yang mampu disebut
‘orang kuat’ (wong kuat, kuli kenceng, gogol tetep), sedangkan
mereka yang kurang kuat disebut ‘orang lemah’ (wong
kendon, kendon, gogol gilir). Tanah dengan hak pakai untuk
pembayaran pajak ini, di Jawa Tengah dan Timur disebut
‘gogol’, ‘pekulen’, ‘narawita’ 151, dengan kewajiban bayar
10
pajak berupa natura yaitu hasil bumi dan tenaga kerja.
Maka penerjemahan dan penafsiran kembali lembaga
hukum agraria buatan Belanda itu, dapat ditafsirkan secara
kontemporer menjadi lembaga pembayaran pajak tanah
dalam bentuk uang. Sebab masyarakat Indonesia, setelah
kemerdekaan, sudah sepenuhnya mengenal dan menggunakan
ekonomi uang. Karena itu penghapusan lembaga tanah
‘gogol’, ‘narawita’, ‘pekulen’, pun sah dan benar, karena WNI
bukanlah buruh pekerja atas tanah milik Negara Hindia
Belanda. Penghapusan itu pun sudah dilembagakan kembali
ke dalam sistim perpajakan nasional yang disebut juga pajak
tanah, tetapi pembayarannya bukan lagi dengan hasil bumi
melainkan uang. Juga bukti pengihan pajak pun diubah
menjadi ‘Surat Penagihan Pajak Terhutang’ (SPPT), maka
istilah ‘girik’, ‘kikitir’, ‘petok’, ‘leter C’, pun hapus.
15. Konversi hak gogol oleh UUPA 1960:
Hak gogol yang dipandang sebagai hak adat itu, oleh UU
No. 5/1960, diubah menjadi dua jenis hak yaitu hak milik dan
hak pakai menurut Pasal 16 UUPA 1960. Perubahan melalui

10 M.M. Djodiguno dan Tirtawinata, Het Adatprivaatrecht van
Middel Java, Soekamiskin: Gedruk in de Strafgevangenis, 1940, hlmn.
113-115.