Page 234 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 207

7. Penerjemahan kembali dengan penafsiran baru norma
proses perolehan dan lahirnya hak menurut hukum
pertanahan adat:
Penerjemahan kembali dengan penafsiran baru atas
perolehan tanah dan lahirnya hak atas tanah menurut
hukum pertanahan adat, sangat diperlukan untuk mengatasi
kekacauan hukum dalam perolehan tanah dari WNI yang
masih menggunakan sistim administrasi keagrariaan Belanda
sejak VOC sampai dengan Hindia Belanda. Proses lahirnya
hak kepemilikan tanah menurut ajaran hukum pertanahan
adat, diawali dengan penguasaan dan pendudukan tanah
yang melahirkan hak agraria untuk selanjutnya bertumbuh
menjadi hak milik, karena intensita dan lamanya waktu
penguasaan serta penggarapan tanah yang diwariskan
kepada anak keturunan pemegang hak, seperti tampak dalam
diagram nomor 5 pada halaman 216.
Bentuk dan proses perolehan dan lahirnya hak menurut
hukum adat ini, pada masa kekuasaan Belanda, dibiarkan
hidup dan berlaku hanya di antara sesama orang Bumiputra,
yang dinyatakan sebagai ‘penggarap’ (bewerkers) atas tanah
milik Negara atau orang Belanda. Tanah yang digarap orang
Bumiputra itu disebut ‘tanah milik Negara tidak bebas’
(onvrij landsdomein). Maka ketika pemerintah Belanda ingin
mendapatkan kembali tanah miliknya yang digarap orang
Bumiputra, hal itu dilakukan dengan cara ‘pembelian
kembali’ (afkopen) dengan pembayaran ‘uang tebusan’
(afkoopsom) sehingga tanah kembali menjadi ‘tanah
milik Negara bebas’ (vrij landsdomein). Selanjutnya tanah
harus diserahkan kembali kepada Negara Belanda, tanpa
adanya hak-hak adat yang melekat atau membebani tanah.
Proses penyerahan kembali dan pembersihan hak-hak adat
orang Bumiputra itulah yang disebut ‘prijsgeving’ namun
diterjemahkan menjadi ‘serah lepas’ atau ‘pelepasan hak’
dari orang Bumipura kepada pemilik tanah sebenarnya yaitu
Negara Hindia Belanda. Jadi hak keperdataan kepemilikan