Page 215 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

188 Herman Soesangobeng

maka sesuai dengan ajaran hukum perjanjian adat, hanya
perbuatan hukum yang termasuk ‘perjanjian tanah’ (grond
transkatie) saja yang harus mendapatkan bantuan pengesahan
oleh pejabat masyarakat dalam Adat. Perbuatan hukum yang
termasuk ‘perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah’
(transakties warbij grond betrokken is), cukup ‘diketahui’ saja oleh
kepala masyarakat atau tua-tua adat. Karena perbuatan hukum
dalam ‘perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah’ itu,
objeknya bukan terhadap penyerahan tanah sebagai benda
tetap serta peralihan hak kepemilikannya, melainkan untuk
pengolahan tanah sebagai benda tidak tetap, agar hasilnya
dapat dinikmati manusia dalam masyarakat. Maka hubungan
dalam perbuatan hukum ‘perjanjian yang ada hubungannya
dengan tanah’ itu, oleh Ter Haar dikategorikan ke dalam
perbuatan ‘hutang’ (schuld betrekkingen) yang tunduk dalam
‘hukum perhutangan’ (schuldenrecht). Dengan demikian, tidak
diperlukan adanya pembayaran ‘tunai’ atas kekuatan magis
pembeli dan penjual tanah, dalam perbuatan hukum yang
termasuk ‘perjanjian yang ada hubungannya dengan tanah’.
Namun kedua jenis perbuatan hukum ini, senantiasa
memerlukan saksi. Saksi diperlukan bagi keabsahan perbuatan
hukum yang dilakukan. Karena saksi, berfungsi sebagai
simbol ikut serta dan pengakuan masyarakat atas kebenaran
perbuatan hukum yang dilakukan, bahwa perbuatan hukum
sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat,
sehingga dilindungi oleh masyarakat hukum adat. Artinya,
perbuatan hukum yang termasuk ‘perjanjian tanah’, yang
dilakukan tanpa saksi dan diketahui oleh Kepala Masyarakat,
merupakan perbuatan yang tidak dilindungi oleh masyarakat
hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang
tidak sah alias illegal. Sedangkan terhadap ‘perjanjian yang
ada hubungannya dengan tanah’, yang secara umum
merupakan perjanjian atas hubungan ‘keagrariaan’, tidak harus
disaksikan oleh para saksi, tetapi cukup diberitahu kepada
para pejabat masyarakat hukum. Karena legalita perjanjian