Page 207 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

180 Herman Soesangobeng

Indonesia sendiri. Maka diagram no. 3 itu, menunjukkan
adanya persamaan unsur-unsur filosofis, ajaran, asas dan
teori Hukum Adat dengan unsur-unsur serupa dalam Dutch
Romano Civil Code/BW-KUHPInd., walaupun terdapat juga
perbedaan asasi dalam sistim hukumnya. Persamaan
dengan BW dan hukum Romawi itu wajar, sebab teori dan
ajaran yang digunakan Van Vollenhoven untuk menemukan
Hukum Adat, adalah dengan latar belakang teori, ajaran
serta asas-asas hukum perdata Belanda/BW yang bersumber
pada filosofi, ajaran serta sistim Hukum Romawi yang
dipadukan dengan adat kebiasaan (gewoonterecht) Belanda
maupun Code Napoleonic Perancis. Namun Van Vollenhoven,
pun melihat dan menyadari adanya perbedaan-perbedaan
mendasar dengan sistim hukum BW, yang menimbulkan
perbedaan asasi dalam sistim, teori, asas dan ajaran
hukumnya antara Hukum Pertanahan Adat dengan Hukum
Pertanahan Belanda/BW-KUHPInd.
Maka diagram no. 3 itu juga menjelaskan bahwa teori
Hukum Pertanahan Adat, mengenal perbedaan antara
peraturan dasar yang mengatur hubungan dan perbuatan
hukum manusia atas tanah yang disebut ‘hukum pertanahan’
(grondrecht); dengan hubungan pengelolaan dan penggunaan
serta pemanfaatan tanah, yang dikelompokkan menjadi
‘hukum agraria’ untuk mengatur ‘hubungan keagrariaan’
(agrarische betrekkingen). Sumber dasar dari kedua peraturan
hukum ini adalah tanah sebagai benda alam (de natuur
goederen), yang dibedakan antara tanah sebagai benda tetap
(roerend goederen) dan benda tidak tetap (onroerend goederen)
atau benda bergerak. Tanah sebagai benda bergerak itu, secara
umum disebut juga ‘benda-benda lain yang ada di atas tanah’
(ale ding op de grond).
11. Peraturan hukum untuk tanah sebagai benda tetap, disebut
Hukum Pertanahan (grondrecht), yang dibedakan antara
hukum pertanahan dalam keadaan diam atau statis (grondrecht
in rust) dengan Hukum Pertanahan dalam keadaan bergerak