Page 88 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 61

adalah menjadi kewenangan hukum Hakim Pengadilan
Negeri (Landraad, Raad vanustitie).
Sementara administrasi bagi penataan hubungan hukum
dan dokumentasi pertanahannya diserahkan kepada Panitera
(griffier) Pengadilan, untuk mencatat perbuatan pengalihan
hak dan penyerahan tanah (juridisch levering en inschrijving)
sebagai benda tetap. Pencatatan dokumen-dokumen
perbuatan hukum itu semula, berdasarkan ketentuan Pasal
620 KHUPInd., diserahkan kepada kantor khusus yang
disebut ‘kantor penyimpanan hipotik’ (Kantoore van den
bewarder der hypotheeken) di bawah kendali administrasi dan
pengawasan Departemen Kehakiman. Kemudian seiring
dengan pengembangan penataan baru tentang pendaftaran
dan penyerahan tanah (S. 1872-65 yang terus dirubah sampai
terakhir dengan S. 1926-144), agar menjadi lebih taat asas
dengan sistim hukum pertanahan BW, maka kewenangan
pengalihan hak serta penyerahan tanah itu pun, diserahkan
kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Hoofd van de
Kadaster Kantoor).
Untuk Hindia Belanda, kewenangan mengalihkan
dan menyerahkan tanah itu disebut ‘balik nama’
yang diatur berdasarkan ‘undang-undang balik nama’
(Overschrijvingsordonnantie, S. 1884 No. 27). Sehingga
perbuatan ‘penyerahan tanah secara hukum’ (juridische
levering) dan pengesahan pengalihan hak yang disebut ‘balik
nama’ (rechterlijk over naam), semuanya dilakukan oleh Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah. Tetapi ‘akta penyerahan tanah’
(acte van transport)-nya, harus disahkan Pengadilan Negeri
dengan cara Hakim membubuhkan tandatangannya pada
‘akta penyerahan tanah’- nya. Maka walaupun diadakan
pemisahan administrasi pertanahannya, namun pengesahan
kedudukan hukum dari perbuatan penyerahan tanah,
tetap berada pada lembaga hukum yaitu lembaga yudisial
atau Kehakiman.
Jadi meskipun diadakan pemisahan antara administrasi