Page 85 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

58 Herman Soesangobeng

berwenangan mengatur urusan pembiayaan, pemberian hak
keperdataan, pengawasan umum, dan penggunaan serta
pemanfaatan tanah milik Negara. Kewenangan melakukan
pengawasan umum untuk mengurus tanah milik Negara,
diberikan kepada Kementerian dan Departemen Dalam
Negeri. Kewenangan mana juga meliputi pengaturan
penggunaan serta pemanfaatan tanah untuk hubungan
keagrariaannya, termasuk penetapan hak-hak agraria kepada
penduduk Bumiputra. Sementara kewenangan mengurus
pembiayaannya diberikan kepada Kementerian dan
Departemen Keuangan; sedangkan kewenangan penetapan
hak keperdataan atas tanah dengan hak milik ‘eigendom’,
diberikan kepada Kementerian dan Departemen Kehakiman.
15. Kewenangan Departemen Dalam Negeri, Kehakiman
dan Keuangan:
Politik pemanfaatan dan pengurusan tanah yang
dikembangkan pemerintah Belanda adalah dengan memberikan
kewenangan-kewenangan khusus kepada Kementerian serta
Departemen tertentu. Akan tetapi keputusan pemberian tanah
untuk digunakan bagi kepentingan tentara (militer), tetap
berada pada kewenangan keputusan langsung oleh Gubernur
Jenderal (Gouverneur Generaal-GG) selaku Kepala Negara.
Tanah-tanah untuk tentara itu disebut ‘militair grond’, baik
untuk tentara darat, laut, maupun udara. Untuk kepolisian,
tanahnya tidak diputuskan pemberiannya oleh Gubernur
Jenderal, melainkan diserahkan kepada Menteri Dalam
Negeri. Karena kepolisian bukan tentara untuk berperang,
melainkan untuk menjaga dan memelihara ketertiban sosial
serta keamanan (rust en orde) dalam negeri.
Untuk memelihara dan mengurus tanah milik Negara
secara umum, Gubernur Jenderal melimpahkan kewenangan
mengurusnya (beheersing) dan kewajiban, baik atas tanah milik
Negara bebas (vrij landsdomein) maupun yang tidak bebas (onvrij
landsdomein), kepada Kementerian dan Departemen Dalam