Page 80 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 80

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     53


               11.  Pembuktian ‘hak anggapan’ (vermoedelijk  recht) dari ‘acte
                   van eigendom’:
                       Tanpa  menunjukkan  surat-surat  bukti  persamaan
                    kedudukan  dalam pergaulan sosial (gelijkgestelde  besluit) dan
                    salinan ‘grosse acte’ kepada Notaris, maka ‘acte van eigendom’
                    yang dibuat  Notaris,  tidak  merupakan  alat  bukti  yang
                    memiliki kekuatan hukum mengikat yang sah. Juga ‘acte van
                    eigendom’ yang diperoleh  tanpa dasar keputusan  persamaan
                    kedudukan  pergaulan sosial dan penetapan  status hukum
                    hak kebendaan  bidang tanah  untuk  dimiliki  dengan  hak
                    kebendaan,  maka  ‘acte  van eigendom’  itu  tidak  merupakan
                    alat bukti pemilikan  tanah dengan hak kebendaan yang
                    sah. Bahkan bilamana  ‘acte  van eigendom’  yang sah, namun
                    tidak didaftarkan  ke dalam ‘daftar  umum’ (publiek register),
                    maka  ‘acte van eigendom’ itu dipandang hanya sebagai bukti
                    ‘hak milik anggapan’ (vermoedelijk recht), serta tidak akan
                    memiliki kekuatan pembuktian yang disebut ‘prima faciae’ ,
                                                                         19
                    yaitu hanya dengan melihat  bentuk tampilannya saja pada
                    pandangan pertama, Hakim harus menerimanya sebagai alat
                    bukti sah dalam persidangan Pengadilan Negeri; kecuali, ada
                    sanggahan dengan bukti sah sehingga ‘acte van eigendom’ yang
                    diajukan ditolak Hakim sebagai alat bukti sah.
               12.  Sistim pendaftaran tanah negatif dari ‘rechts kadaster’
                   Belanda:
                       Persyaratan mendaftarkan  ‘acte van eigendom’ ke dalam
                    daftar umum (publiek register) dengan semua akibat hukumnya
                    itu,  adalah merupakan  bentuk  jaminan  kepastian  hukum
                    (rechtszekerhied) dari jaminan Negara terhadap keamanan hak
                    keperdataan orang atas tanah milik  ‘eigendom’-nya. Karena
                    asas dan  ajaran  perolehan hak  milik  ‘eigendom’  dari  setiap
                    warga Negara  Belanda,  adalah  bebas  untuk  memperolehnya
                    dan  bebas  pula meminta surat bukti ‘acte van eigendom’ dari
                    Notaris. Kebebasan ini disebabkan  karena  sistim pendaftaran

                   19   S. Rowton Simpson, Land Law and Registration, Ibid. hlmn. xlv.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85