Page 81 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

54 Herman Soesangobeng

tanah (kadastrering) yang dianut di Belanda, adalah bersifat
negatif (negatief stelsel). Sifat negatif dari ‘rechts kadaster’
Belanda itu, tidak berarti kepastian hukum haknya menjadi
tidak pasti dijamin oleh Negara. Karena untuk menjamin
kepastian hukum perlindungan hak atas tanah dalam sistim
pendaftaran ‘akta’ (acte inshrijven- Bld. atau deed registration-
Ingg.) itu, dikembangkan ajaran ‘percepatan pendaftaran’
(spoedigheid inschrijven) ke dalam daftar umum ’publiek register’
guna mendapatkan kepastian jaminan hukum dari Negara.
Karena itu, Simpson , menegaskan bahwa sekalipun sistim
20
Belanda itu bersifat negatif, namun sistim negatif Belanda
yang diterapkan di Afrika Selatan, terbukti bersifat sangat
positif.
Pelaksanaan dan penegakkan sistim negatif dari
‘acte inshrijven’ dalam ‘rechts kadaster’ di Hindia Belanda,
terbukti tidak diawasi serta dikendalikan dengan tertib
oleh pemerintah Belanda. Maka terjadi permohonan ‘acte
van eigendom’ yang menyimpang dari ketentuan norma dan
politik hukum, utamanya oleh penduduk Eropah yang
bukan warga Negara Belanda dan golongan Timur Asing.
Pembiaran dan acuh tak acuhnya pemerintah Hindia Belanda
dalam pelaksanaan penegakkan ‘rechts kadaster’ melalui
pencatatan ‘acte inshrijven’ dari ‘Notareel acte van eigendom’,
yang menyimpang dari ketentuan hukum baku tersebut,
menyebabkan timbulnya kekacauan dan sengketa hukum
yang diwarisi sampai saat kemerdekaan Indonesia bahkan
setelah berlakunya UU No. 5/1960.

13. Proses dan prosedur lahirnya hak keperdataan ‘eigendom’
pribadi:
Dengan dibentuknya kantor pendaftaran tanah (kadaster
kantoor), maka seorang pemohon hak ‘eigendom’, terlebih
dahulu harus meminta surat keterangan dari Kepala Kantor
Kadaster, ketika akan mengajukan permohonan hak milik

20 S. Rowton Simpson, Land Law and Registration, ibid., hlmn. 107.