Page 82 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 55

‘eigendom’. Surat keterangan itu disebut ‘surat keterangan
tanah terdaftar’ (landmeter kennis). Isinya mengenai letak
tanah, luas serta patok-patok batasnya, jarak tanah termohon
dengan pasar, kantor telepon, rel kereta api, dsb. Berdasarkan
‘surat keterangan tanah terdaftar’ itu, Hakim Pengadilan
Negeri (landrechter) memberikan dua keputusan berupa
‘penetapan’ (beschikken) kedudukan hukum bidang tanah
termohon. Pertama, menetapkan status ‘hak kebendaan’
(zakelijk recht) atas bidang tanah termohon; dan kedua,
memutuskan pemberian hak milik keperdataan ‘eigendom’
kepada pemohon.
Keputusan penetapan status hukum hak kebendaan atas
tanah oleh Hakim itu disebut ‘akta penetapan hakim tentang
hak kebendaan’ (gerechtelijk acte van zakelijk recht); sedangkan
keputusan pemberian hak ‘eigendom’-nya disebut ‘akta
penetapan status hukum hak eigendom’ (gerechtelijk beschikking
van eigendom). Asli kedua surat keputusan hakim itu disebut
‘minuut’ yang disimpan di Kepanitraan Pengadilan Negeri,
sedangkan kutipan atau salinan aslinya disebut ‘akte utama’
(grosse acte), diberikan kepada pemohon hak milik keperdataan
(eigendom) sebagai bukti untuk memohon ‘Notareel acte van
eigendom’ dari Notaris. Selanjutnya pemohon harus meminta
‘surat bukti kepemilikan’ yang disebut ‘akta milik eigendom’
(acte van eigendom) dari Notaris. Pada saat pemohon meminta
‘acte van eigendom’ itu, ia harus menunjukkan ‘akta utama’
(grosse acte van eigendom) dan ‘grosse acte van zakelijk recht’-nya
dari Pengadilan Negeri, kepada Notaris untuk dibuatkan ‘acte
van eigendom’ atas nama pemohon.
Setelah itu, pemegang ‘acte van eigendom’ berkewajiban
mendaftarkan ‘acte van eigendom’-nya ke Kantor Kadaster.
Kewajiban mendaftarkan, untuk dicatat dalam ‘daftar umum’
(publiek atau openbar register) itu, adalah agar dapat dipastikan
kekuatan hukumnya sebagai alat bukti hak yang mengikat
sehingga harus diterima Hakim sebagai alat bukti yang