Page 84 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 57

hak ‘eigendom-anggapan’ (vermoedelijk recht van eigendom), dan
‘notareel acte van eigendom’-nya batal demi hukum (nietig van
rechtsewge). Keseluruhan proses perolehan surat dan alat bukti
hak ‘eigendom’ itulah yang disebut ‘pendaftaran’ (inschrijving)
hak hukum sehingga disebut ‘pendaftaran hak hukum’
(rechtskadaster).
14. Pembiayaan tanah milik Negara (lands/staatsdomein):
Untuk membiayai pelaksanaan serta penegakkan hukum
pertanahan maupun keagrariaan atas tanah milik Negara,
pemerintah Belanda membentuk Kementerian dengan
Departemen Keuangan Negara (Ministeri en Departemen
van Financien). Kementerian dan Departemen ini bertugas
mengumpulkan dana, mengatur bahkan mengendalikan
penggunaannya bagi pembiayaan Negara dalam menjalankan
tugas-tugas kenegaraan. Terhadap tanah, karena merupakan
milik Negara, sehingga menjadi harta kekayaan Negara (staats
vermogen), maka pemeliharaan, pembiayaan serta perawatan
harta kekayaan Negara itu, harus dibiayai dengan uang
Negara. Kementerian dan Departemen Keuangan dengan
demikian berwenang serta berkuasa penuh mengatur maupun
menetapkan penggunaan termasuk pemanfaatan tanah milik
Negara (staatsdomein), karena pembiayaannya harus dibayar
dari dana keuangan Negara melalui Kas Negara. Maka semua
perbuatan hukum yang menyangkut tanah milik Negara,
harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus dari Menteri
Keuangan Negara. Inilah dasar dan alasan hukum, mengapa
Menteri Keuangan berkuasa dan berwenang memberikan izin
penggunaan tanah maupun peralihan fungsi penggunaan
tanah milik Negara Hindia Belanda.
Sehubungan dengan kewenangan Menteri Keuangan
itu, maka pemerintah Belanda mengembangkan politik
pemanfaatan serta penggunaan tanah yang memisahkan
antara Kementerian dan Departemen pengurusan (beheersing)
tanah dengan Kementerian dan Departemen yang