Page 89 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

62 Herman Soesangobeng

pengumpulan data hak atas bidang tanah, dan pencatatan
peralihan hak maupun penyerahan tanahnya dari lembaga
Pengadilan Negeri, diserahkan kepada Kantor Pendaftaran
Tanah (kadaster kantoor), namun peran pemastian kedudukan
hukum yang bermakna keperdataan, tetap berada pada
kewenangan Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap
pejabat pembuat akta perbuatan hukum yang tunduk pada
hukum perjanjian serta penyimpanan maupun perawatan
surat-surat bukti perjanjian perdata atas tanah yang semula
disimpan pada ‘kantor penyimpanan hipotik’, dialihkan
menjadi kewenangan pejabat Notaris untuk menyimpan di
kantornya.
17. Pembentukan kantor kadaster:
Adapun kantor dengan pejabat khusus bagi pengumpulan
data bidang tanah bagi pemastian hak atas bidang tanahnya,
dengan kewenangan mencatat peralihan hak serta penyerahan
bidang tanah, juga dipisahkan dari kewenangan hukum
pejabat Panitera Pengadilan Negeri (griffier). Kantor dengan
pegawai yang bertugas mengumpulkan data bidang tanah
bagi pemastian hak itu disebut ‘kantor kadaster’ (kadaster
kantoor) . Kadaster (kadaster) secara hukum, diartikan
24
sebagai ‘pencatatan untuk umum atas benda tetap dan
25
hak-hak kebendaan’ (openbaar register van onroerende goederen
24 H. van Der Tas, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia, Jakarta: Timun
Mas, 1961, hlmn. 167.
25 Istilah ‘pencatatan untuk umum’ adalah terjemahan dari istilah
Belanda ‘openbaar register’. Makna hukum dari istilah ‘openbaar register’
dalam konsep pendaftaran tanah Belanda, adalah pencatatan data fisik
dan juridis bidang tanah dan orang (corpus), untuk dicatat dalam daftar
catatan resmi Negara, agar menjadi data hukum yang sah dalam hukum
positif. Maka daftar catatan resmi itu disebut ‘openbaar register’ dan
sering diterjemahkan menjadi ‘daftar umum’. Dalam sistim pendafataran
‘negatif’ (negatief stelsel) dari pendaftaran tanah Belanda, maka pencatatan
dalam daftar yang disebut ‘daftar umum’ (openbaar register) itu, merupakan
bukti nyata tentang kepastian perlindungan hukum Negara atas hak
keperdataan orang atas tanah yang dimilikinya dengan hak kebendaan
(zakelijk recht). Maka hak-hak agraria yang bersifat ‘hak perorangan’
(persoonlijk recht), tidak dicatat dalam ‘daftar umum’ tersebut.