Page 94 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB IV
PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM

PERTANAHAN DAN KEAGRARIAAN
HINDIA BELANDA DI INDONESIA

1. Pengantar:
Untuk melaksanakan penegakkan Hukum utamanya
Hukum Pertanahan, pemerintah Hindia Belanda mengambil
tindakan-tindakan hukum sesuai dengan perubahan
bentuk Negara dan sistim pemerintahan dalam hukum
ketatanegaraannya. Penegakkan Hukum Agrarianya, dilakukan
sebagai kelanjutan dari praktek yang sudah dilaksanakan
berdasarkan ‘Agrarisch Wet 1870’ jadi hanya merupakan suatu
penyesuaian peraturan agar tidak bertentangan dengan asas
dasar, ajaran dan teori Hukum Pertanahan BW/KUHPInd.
Penyesuaian itu dilakukan dengan jalan memasukkan semua
ketentuan pasal-pasal ‘Agrarisch Wet 1870’ menjadi Pasal 51
IS 1925. Selain itu, dikembangkan juga peraturan hukum
tentang pejabat Negara pembuat akta perbuatan hukum
atas tanah sebagai benda tetap, maupun bentuk serta cara
peralihan hak yang disebut ‘juridische levering’, suatu bentuk
yang peralihan hak maupun penyerahan tanah, yang tidak
diperlukan selama penegakkan peraturan hukum ‘Agrarisch
Wet 1870’.
Maka cara menegakkan Hukum Pertanahan BW/
KUHPInd. adalah dengan cara mengoreksi peraturan lama
untuk disesuaikan dengan perubahan politik hukum baru
dan membentuk kelembagaan maupun pejabat-pejabat
sesuai dengan bidang kewenangan urusannya dalam sistim
pemerintahan baru. Bahkan cabang ilmu hukum baru pun
dikembangkan untuk menjawab tantangan masalah hukum