Page 96 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 69

VOC itu diklaim menjadi milik VOC sehingga bebas
digunakan, termasuk menjual kepada orang lain yang ingin
memilikinya.
Penjualan dimulai pada 1621, oleh pejabat VOC kepada
orang-orang kaya pedagang yang umumnya didominasi oleh
orang Cina dan Arab. Perbuatan jual belinya dilakukan
secara tidak resmi, karena hanya berdasarkan kesepakatan
informal, oleh pejabat VOC dengan pembeli. Jadi tidak ada
surat bukti jual beli berupa ‘notareel acte van koop en verkoop’.
Sebab pada waktu itu, belum ada pejabat Notaris, maka
jual beli dilakukan langsung antara pengurus kongsi dagang
VOC, yang dianugrahi kekuasaan memerintah dan memiliki
tentara oleh Parlemen Belanda. Meskipun demikian, dasar-
dasar hubungan perbuatan jual beli itu dilakukan dengan
memenuhi ketentuan hukum perdata Belanda (Nederlands
BW), sesuai dengan perintah ‘Heeren XVII’, tanggal 4 Maret
1621 .
3
Maka berdasarkan S. 1836/19, tanah partikelir itu dicatat
dalam daftar catatan ‘eigendom’ milik Belanda. Kemudian
dengan S. 1912/442, dipertegas khusus untuk tanah partikelir
di sebelah Barat Kali Citarum, supaya dicatat dalam daftar
umum pencatatan hak ‘eigendom’ Belanda. Pencatatan hak
itu, kemudian berdasarkan S. 1926/421, dinyatakan hanya
berlaku untuk jenis tanah dengan hak ‘landerijenbezitsrecht’ atas
tanah usaha milik ‘tuan tanah’ (landheer) orang Timur Asing,
utamanya orang Cina/Tionghoa. Tanah ‘landerijenbezitsrecht’
milik orang Tionghoa itu disebut juga sebagai ‘hak erfpacht
abadi’ (eeuwigdurende erfpacht). Hak atas tanah usaha orang
Tionghoa yang disebut ‘eewigdurende erfpacht’ itu, dinyatakan
sama dengan hak ‘erfpacht’ yang diatur dalam BW/KUHPInd.
Jadi merupakan hak kebendaan (zakelijk recht) sehingga dapat

1609-1848: Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Penerbit Jambatan:
Djakarta, 1955, hlmn. 4
3 R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat
1609-1848: Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Ibid., hlmn. 23