Page 97 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

70 Herman Soesangobeng

dibebani dengan hak hipotik. Maka harus dibukukan secara
kadastral Belanda (rechtskadaster), serta dibuatkan surat ukur
(meetbrief) oleh pegawai khusus ‘karena jabatan’ (ambtshalve)
yaitu juru ukur (landmeeter) kantor Kadaster, secara cuma-
Cuma. Namun karena luasnya tanah partikelir ‘Tegalwaroe
Landen’ di sebelah Barat kali Citarum, dan karena kurangnya
petugas juru ukur, maka tidak dilakukan pemasangan patok-
patok batas serta belum dibuatkan surat ukurnya (meet brief)
yang lengkap.
Pada waktu izin pembelian tanah itu diberikan, letaknya
hanya digambarkan dalam sebuah peta gambar (schetskaart)
yang kemudian digambarkan juga dalam peta ‘rupa bumi’
letak tanah partikelir ‘Tegalwaroe Landen’ itu. Izin lokasi itu
diberikan secara umum, tanpa syarat pemisahan apakah
hanya atas tanah kosong atau di luar kawasan hutan. Karena
itu, tanah partikelir yang dibeli dan dikelola oleh ‘NV.
Maatschappij tot Exploitatie der Tegalwaroe Landen’, seluas
± 55.173 Ha. itu, meliputi tidak hanya tanah kosong, tetapi
juga tanah desa yang berpenduduk, termasuk area hutan.
Jadi penetapan luas 55.173 hektar tanah partikelir ‘Tegalwaroe
Landen’, adalah hanya berdasarkan pernyataan izin lokasi,
yang ditetapkan pemerintah Belanda di Batavia.
Sejak 1861, pemerintah Belanda, sudah berusaha
menghapus lembaga tanah partikelir. Namun usaha itu
tidak berhasil, karena penghapusan tanah partikelir harus
dilakukan dengan cara pembelian kembali melalui pemutusan
hubungan keperdataan lewat perbuatan hukum jual beli (koop
en verkoop verhandelingen). Sementara pemerintahan baru
Heeren XVII, tidak memiliki cukup dana untuk membeli
kembali tanah-tanah partikelir. Kemudian dengan lahirnya
Agrarisch Wet 1870, hasrat penghapusan lembaga tanah
partikelir itu, diwujudkan dalam bentuk pelarangan Gubernur
Jenderal (Gouverneur General) menjual tanah. Tetapi juga
tidak berhasil sepenuhnya. Selanjutnya dengan terbentuknya
Negara Hindia Belanda dan berlakunya undang-undang