Page 87 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

60 Herman Soesangobeng

berlaku di antara sesama penduduk desa, maka lalu diterima
sebagai lembaga hukum adat. Padahal, keputusannya adalah
dari pejabat Pemerintahan Dalam Negeri, atas tanah milik
‘eigendom’ Negara.
Untuk penetapan hak keperdataan, kewenangan
hukumnya diberikan kepada Kementerian Hukum dengan
Departemen Kehakiman. Tetapi untuk hak keagrariaan,
seperti sewa (huuren), diberikan menjadi kewenangan
Departemen Dalam Negeri. Demikian pula penyelesaian
sengketa hukum pertanahan berupa hak kepemilikan atas
tanah, pun menjadi wewenang Departemen Kehakiman,
sementara penyelesaian sengketa agraria, berada pada
kewenangan Departemen Dalam Negeri dengan pejabat
administrasinya yang disebut ‘pamong praja’ (binnenlandsch
bestuur).
16. Praktek penegakkan Administrasi dan Hukum
Pertanahan:
Penegakkan Administrasi dan Hukum Pertanahan,
dilakukan melalui penegasan dan perlindungan hak
keperdataan (civiel recht) orang (corpus) warga Negara Belanda
atas tanah. Penegasan dan perlindungan itu dilakukan
lewat keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi
satuan penegakkan hak hukum dalam sistim pemerintahan
Negara. Untuk itu, pertama-tama dibentuk Kementerian
Kehakiman (Ministerie van Justitie) yang dikepalai seorang
Menteri (Minister), dengan Departemen urusan Kehakiman
(Departement van Justitie), yang mengatur serta mengawasi
penegakkan hukum oleh para Hakim lewat lembaga Peradilan
yaitu Pengadilan Negeri (Landraad) . Maka keputusan hak
22
keperdataan bagi orang sebagai subjek hukum (rechtssubject)
untuk memiliki tanah sebagai benda tetap (onroerend dings)
yang dikuasai hukum harta kekayaan (vermogensrecht) ,
23
22 Ph. Kleintjes, Staatsintellingen van Nederlands-Indie, Batavia: J.B.
Wolters, 1933.
23 Pitlo, Het zakenrecht. Haarlem: Tjeenk Willink, 1955.