Page 86 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 59

Negeri (Ministeri en Departement van Binnenlandsch Bestuur).
Berdasarkan pelimpahan kewenangan dan kewajiban umum
itulah maka Kementerian dan Departemen Dalam Negeri
mendapat hak yang disebut ‘beheersrecht’. Suatu kewenangan
yang bukan merupakan hak keperdataan, melainkan
suatu kewajiban publik. Termasuk dalam kewenangan dan
kewajiban publik itu adalah untuk mengatur pemberian
serta pembagian tanah milik Negara, guna diusahakan
ataupun digunakan oleh Departemen, Instansi Pemerintah,
maupun Daerah Swapraja. Jadi hanya kewenangan urusan
agraria sajalah yang dilimpahkan Negara untuk menjadi
tugas, kewajiban dan kewenangan mengatur serta mengurus
tanah milik Negara oleh Departemen Dalam Negeri.
Dalam pembagian dan pemberian tanah kepada
Departemen maupun Instansi pemerintah bagi pelayanan
publiknya, disertai pula dengan penetapan sumber dana
bagi pembiayaannya. Bilamana sumber dana pembiayaannya
bersumber pada Kas Negara, maka Menteri Keuangan
berwenang dan berkuasa penuh dalam memutuskan setiap
perubahan penggunaan tanah, karena status hukum tanah
tetap menjadi tanah mililk Negara bebas (vrij landsdomein)
yang sedang digunakan oleh Departemen ataupun Instansi
Pemerintah bagi pelayanan publiknya. Akan tetapi, bilamana
Departemen atau Instansi penerima tanah milik Negara
itu bersedia membiayai pengurusan tanahnya dengan biaya
sendiri, maka tanahnya lalu disebut ‘tanah pemerintah’
(Gouvernement Grond, yang disingkat menjadi tanah GG).
Terhadap tanah ‘GG’ itu, Menteri Keuangan tidak
berwenang penuh untuk ikut campur dalam perbuatan
hukum yang akan dilakukan atas tanah ‘GG’. Tanah-
tanah ‘GG’ itu umumnya berupa tanah untuk upah
pejabat desa seperti tanah ‘bengkok’, yang sering pula disebut
‘ambtvelfd’, atau tanah yang dibagikan kepada penduduk desa
untuk mengikat kesetiaannya membayar pajak, yang disebut
‘gogol’, dan sebagainya. Semua jenis tanah ‘GG’ itu, karena