Page 83 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

56 Herman Soesangobeng

tak terbantahkan (prima faciae) 47. Sifat ‘prima faciae’ itu
21
pun merupakan jaminan hukum Negara atas hal ‘eigendom’
pribadi yang dimiliki seorang pemegang hak.
Kewajiban mencatatkan ‘acte van eigendom’ itu, adalah
karena sistim pendaftaran negatif Belanda, menganut asas
percepatan pencatatan ‘acte van eigendom’ ke dalam ‘daftar
umum’ (publiek register), agar menjadi hak milik yang
dilindungi dan dijamin keabsahan kekuatan hukumnya
oleh Negara. Karena keterlambatan atau kealpaan
mendaftarkannya, akan menyebabkan ‘acte van eigendom’ yang
dimiliki, hanya merupakan bukti atas hak ‘milik anggapan’
(vermoedelijk recht van eigendom), yang sekalipun dilindungi
Negara, namun surat ‘acte van iegendom’-nya tidak memiliki
sifat ‘prima faciae’ sebagai alat bukti hak ‘eigendom’ oleh
Hakim (landrechter) dalam persidangan Pengadilan Negeri.
Jadi lahirnya hak milik ‘eigendom’ Belanda (BW/KUHPInd.),
berdasarkan pada Keputusan Hakim Pengadilan Negeri, akan
tetapi perlindungan kekuatan hukumnya didasarkan pada
pencatatan ‘acte van eigendom’-nya ke dalam daftar umum
(publiek register).
Maka alat bukti hak ‘eigendom privaat’ Belanda itu,
terdiri atas empat jenis surat keputusan dan penetapan serta
pencatatan dalam daftar umum yaitu:
a. ‘surat penetapan hakim tentang hak kebendaan dari
tanah’ (gerechtelijke acte van zakelijk recht),
b. ‘surat keputusan hakim tentang pemberian hak eigendom’
(gerechtelijk beschikking van eigendom),
c. ‘acte van eigendom’ dari notaris, dan
d. ‘catatan dalam daftar umum’ (registeren in de publiek register).

Artinya, tidak terpenuhinya salah satu dari unsur-unsur
pembuktian hak ‘eigendom’ ini, berakibat hukum hak ‘eigendom’
yang dimiliki menjadi tidak sah sehingga hanya merupakan

21 R. Rowton Simpson, Land Law and Registration, Ibid., hlmn. 106-
107