Page 79 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 79

52     Herman Soesangobeng

                 harus terlebih dahulu  mendapatkan  keputusan  ‘persamaan
                 kedudukan  sosial’ (gelijkgestelde  besluit) dari  Menteri  Dalam
                 Negeri (Minister van Binnenlandsch Bestuur). Setelah surat
                 keputusan  itu  diperoleh, baru dia  dapat  mengajukan
                 permohonan penetapan Hakim Pengadilan Negeri (landraad)
                 bagi penetapan status ‘hak kebendaan’ (zakelijk recht) dari
                 bidang tanah  yang dimohonnya.  Surat  penetapan  Hakim
                 itu merupakan ‘gerechtelijk acte’ dan disebut ‘grosse acte’.
                 Selanjutnya  dengan  menunjukkan  salinan pertama  (eerste
                 copie) dari asli (minuut)-nya ‘grose acte’, si pemohon menghadap
                 Notaris, untuk meminta dibuatkan  surat  bukti  hak  ‘eigendom’
                 yang disebut ‘acte van eigendom’.
                    Perolehan surat  ‘acte  van  eigendom’  dari  Notaris itu
                 diperlukan,  karena sistim pendaftaran  tanah yang dianut
                 Belanda adalah pendaftaran ‘akta’  (acte  inschrijving)  bagi
                                                                  18
                 perbuatan hukum atas tanah. Surat bukti ‘acte van eigendom’
                 itu tidak menggambarkan hak ‘eigendom’  kebendaannya,
                 karena bukti hak kebendaannya (zakelijk recht) itu berada
                 dalam surat penetapan Hakim  yang  disebut ‘gerechtelijk acte
                 van zakelijk recht’  dan disimpan  di Pengadilan Negeri. Karena
                 itu,  dalam hal terjadi  jual beli tanah,  peralihan hak dan
                 penyerahan tanahnya harus dilakukan oleh Panitera (griffier)
                 Pengadilan Negeri sehingga disebut ‘penyerahan secara
                 hukum’  (juridische levering).  Notaris, dengan membuat ‘acte
                 van eigendom’ hanya mencatat kebenaran sifat kebendaan dari
                 tanah  yang  sudah  ditetapkan Hakim,  dengan  jalan melihat
                 salinan sahnya ‘gerechtelijk acte van zakelijk recht’ yang disebut
                 ‘grosse acte’ dari Hakim Pengadilan Negeri. Karena itu, ‘acte van
                 eigendom’ hanya merupakan salah satu bukti kepemilikan hak
                 milik ‘eigendom’ yang dimiliki seorang individu sebagai pribadi
                 hukum. Artinya, ‘acte van eigendom’ yang dibuat Notaris, bukan
                 merupakan satu-satunya alat  bukti hak milik ‘eigendom’ yang
                 dimiliki seorang individu sebagai pribadi hukum.

                18   Cf.  S. Rowton Simpson, Land Law and Registration, Cambridge,
            London, et.al.: Cambridge University Press, 1976, Ibid. hlmn. 104-107
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84