Page 74 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 47

8. Peraturan perundang-undangan agraria pemerintah
Hindia Belanda:
Peraturan perundang-undangan Agraria yang dibuat
pemerintah Belanda untuk mengurus bidang-bidang urusan
keagrariaannya, setelah VOC 1800 sampai dengan perang
dunia ke II 1942 adalah:
a. Ayat 1 s/d 3 Regeringsreglement 1854 (RR/Regerings
Regelement),
b. Agrarische Wet 1870 (AW)
c. Pasal 51 Indische Staatsregeling (IS) 1925,
d. Agrarisch Besluit 1870
e. Grondvervreemdingsverbod 1875-175, tentang larangan
‘mengasingkan’ (maksudnya menjual lepas) tanah milik
orang Bumiputra kepada non Bumiputra, dan sebaliknya
tanah Barat dibeli oleh orang Bumiputra,
f. Mijnwet 1899 dan Mijnordonnantie 1930,
g. Agrarische Reglementen (1915-1927) bagi daerah-daerah
tidak langsung (nietrechtstreek bestuur) di luar Jawa dan
Madura,
h. Ontginingsordonnantie 1920 dan 1925, tentang pembukaan
tanah di Jawa I. Hak-hak agraria Barat dalam BW yaitu
erfpacht, opstal, yang diputuskan dengan keputusan
Hakim Pengadilan Negeri menjadi hak kebendaan namun
tidak sekuat hak eigendom.
j. Overschrijvingsordonnantie 1834, tentang balik nama
k. Grondhuurordonnantie 1920, untuk persewaan tanah milik
orang Bumiputra oleh orang Eropah dan Timur Asing.
l. Onteigeningsordonnantie 1920, yang selanjutnya diadopsi
menjadi Pasal 133 IS 1925 tentang pencabutan hak milik
‘eigendom’.
m. Peraturan pemberian tanah-tanah milik Negara bebas (vrij
lands/staatsdomein) dengan hak-hak Barat menurut BW
(eigendom, erfpacht, opstal, huur, dan erfdienstbaarheid), yang
tidak termasuk hak yang dimungkinkan dalam Agrarisch