Page 72 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 45

hukum atas tanah. Selanjutnya untuk penegakkan hukum
dan penyelesaian sengketa, dibentuk lembaga peradilan yang
disebut Pengadilan Negeri (Landraad dan Raad van Justitie),
sementara untuk pembelaan hukum bagi penegakkan hak
warga Negara Belanda, diizinkan bekerja ahli hukum dengan
profesi pembelaan hukum dan disebut ‘advocaat’.
6. Pembentukan Administrasi Hukum Pertanahan:
Administrasi hukum pertanahan, mencakup penataan
hubungan dan keputusan pejabat dari pelbagai Departemen
maupun lembaga bagi pemastian kedudukan hak keperdataan
orang, termasuk perbuatan hukum serta penyelesaian
sengketanya . Kedudukan hak milik ‘eigendom’, diputuskan
17
oleh Hakim Pengadilan Negeri, pemastian identita bidang
tanah oleh pejabat Kantor Kadaster, pembuatan surat-surat
bukti kepemilikan ‘eigendom-pribadi’ oleh Notaris, termasuk
juga untuk perbuatan hukum berupa perjanjian atas tanahnya,
dan pembelaan hak dalam sengketa hukum, oleh Advokat.
Keseluruhan pembentukan jenis lembaga maupun pejabat
yang berkewenangan mengatur serta mengurus hubungan
serta perbuatan hukum maupun penegakkan dan penyelesaian
sengketa itulah yang dikenal sebagai pembentukan sistim
‘Administrasi Hukum Pertanahan’ (grondrecht administratie).
Jadi administrasi hukum pertanahan, tidak hanya mengurus
soal pencatatan dan pemeliharaan data atau dokumen,
melainkan juga pembentukan kelembagaan dan pejabat yang
berwenang mengambil keputusan dalam penegakkan hukum
serta penyelesaian sengketa dalam hak keperdataan orang
atas tanah milik ‘eigendom-pribadi’.
7. Administrasi Agraria:
Di samping Administrasi Hukum Pertanahan,
pemerintah Belanda, juga tetap mempertahankan serta
mengembangkan sistim ‘Administrasi Hukum Agraria’-

17 Cf. J.H.A. Logemann, Over de Theorie van den Stellig Staatsrecht,
Leiden: Universtaire Pers,1948.