Page 69 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

42 Herman Soesangobeng

milik Negara pada daerah-daerah ‘landschap’ atau ‘Swapraja’
itu, hanyalah untuk pengaturan urusan keagrariaannya, sebab
kepemilikan tanahnya secara hukum (juridische formeel) tetap
merupakan tanah milik Negara (staatsdomein) . Jadi urusan
8
hak atas tanahnya, tetap menjadi urusan pemerintahan
pusat di Batavia. Maka dikenallah peraturan Hukum Agraria
Swapraja (Landschap agrarisch regelen), seperti diuraikan oleh
Ardiwilaga , Dirman , Singgih Praptodiharjo 37, dan
9
10
11
Mahadi , Jansen untuk menyebut hanya enam penulis saja.
12
13
Untuk daerah kekuasaan langsung (rechtstreeks gebied/
Bld., direct rule/Ingg.), sistim pemerintahannya, menurut
Furnival tetap ditujukan untuk mengamankan perolehan
14
hasil bumi dari perusahaan perkebunan bagi kepentingan
dagang pmerintah. Maka untuk daerah kekuasaan langsung
itu, dikembangkan sistim pemerintahan yang dikepalai
oleh seorang pimpinan dari penduduk asli Bumiputra yang
menjabat sebagai ‘Bupati’ (Regent).
Bupati itu, diawasi oleh seorang pejabat orang Belanda
yang menjabat sebagai ‘Residen’ (Resident), agar Bupati bisa
bekerja sesuai dengan perintah pemerintah Belanda. Untuk
menjamin perolehan hasil bumi utamanya kopi, diangkat

8 Sejak berlakunya Agrarische Wet 1870, melalui Pasal 1 Agrarisch
Besluit, tanah milik Negara itu disebut ‘landsdomein’, yang mengacu
pada tanah miliknya Negeri Belanda. Namun setelah terbentuknya
Negara Hindia Belanda dan berlakunya IS, sejak 1 Januari 1925, tanah
milik Negara itu disebut ‘staatsdomein’, karena Hindia Belanda sudah
merupakan suatu Negara mandiri.
9 R. Roestandi Ardiwilaga, Ibid.
10 Dirman, Perundang-undangan Agraria di seluruh Indonesia, Jakarta:
J.B. Wolters, 1958.
11 Singgih Praptodiharjo, Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia,
Djakarta: Yayasan Pembangunan, 1952
12 Mahadi, Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu
atas Tanah di Sumatera Timur” (Tahun 1800 – 1975). Bandung: Penerbit
Alumni, 1978
13 Gerard Jansen, Grantrechten in Deli, Medan: Oostkust van
Sumatra-Institut, 1925
14 J.S. Furnivall, Colonial Policy Practice: A comparative studyof Burma
and Netherlands India, ibid., hlmn. 218.