Page 70 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 70

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     43


                    seorang petugas orang  Belanda  yang tidak  berkewenangan
                    jabatan publik (publiek rechtsorde), namun bertugas sebagai
                    pengawas untuk  melaporkan  kepada  Residen,  tentang
                    keamanan serta kelancaran  perolehan  maupun  pengadaan
                    hasil  bumi  kepada  pemerintah Belanda. Petugas pengawas
                    itu disebut ‘Kontroler’ (Controleurs) .
                                                   15
                       Sistem pemerintahan demikian ini disebut ‘sistim
                    pemerinthan ganda’ (dual system) oleh  Furnivall, dalam hal
                    ini tujuan penegakkan  Hukum  Agraria, tetap  diutamakan,
                    sekalipun penegakkan Hukum Pertanahan juga diperhatikan,
                    meskipun  hanya bagi kepentingan  hukum  warga Negara
                    Belanda yang tinggal di Indonesia. Hak agraria di daerah
                    kekuasaan langsung itu pun bersifat ganda yaitu untuk orang
                    Belanda dan orang Bumiputra . Bagi orang Belanda, hak
                                                16
                    agraria mereka yang dalam BW disebut ‘hak sewa pekarangan’
                    (recht van erfpacht), ‘hak untuk memiliki  bangunan di atas
                    tanah milik orang lain’ (recht van opstal), dengan keputusan
                    hakim pengadilan negeri, dijadikan hak kebendaan (zakelijk
                    recht) sehingga bisa dijadikan agunan hipotek perolehan
                    modal usaha pengusaha perkebunan besar. Sementara  hak
                    agraria  bagi orang  Bumiputra,  dibiarkan  hidup  menurut
                    hukum adatnya dan diberi kedudukan  hukum sebagai
                    ‘penggarap  tanah’  (bewerker).  Jadi  praktek  penegakkan
                    Hukum Pertanahan Belanda (BW/KUHPInd.)  di Hindia
                    Belanda/Indonesia,  hanya untuk menjamin kepentingan
                    hak keperdataan warga Negara Belanda yang karena adanya
                    politik  hukum kependudukan Negara, maka  diberlakukan
                    juga bagi golongan penduduk Eropah dan Timur Asing yang
                    sudah memiliki surat keputusan persamaan hak sosial sebagai
                    orang Eropah. Adapun golongan penduduk orang Indonesia
                    yang  disebut penduduk Bumiputra,  samasekali tidak
                    mendapatkan perlindangan hak keperdataannya atas tanah.

                   15   J.S. Furnivall, Administration in Burma and Java, op.cit., hlmn. 21.
                   16   C.C.J.  Maassen en  A.P.C.  Hens,  Agragische  Regelingen  voor  het
               gouvernementsgebied van Java en Madoera, Batavia: J.B. Wolters, 1934.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75