Page 66 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 39

bahwa pemilik tanah sebenarnya di Jawa adalah Raja.
Maka hasil penelitian agraria itu menyarankan bahwa
penguasa Belanda dapat menegaskan bahwa semua tanah
dalam wilayah kekuasaan (territorial) yang mereka kuasai,
dapat dinyatakan menjadi milik Negara. Dasar pertimbangan
logika hukumnya adalah karena pemilik sebenarnya atas
tanah di Jawa adalah Raja, sementara Raja Jawa sudah
ditaklukkan (gekonquesteert) oleh Belanda, maka berarti
tanahnya pun menjadi milik Negara Belanda. Jadi dasar
teori anggapan tanah ‘daerah taklukan’, yang dalam ajaran
hukum Romawi disebut ‘agri limitati’ (tanah taklukan) dan
oleh penguasa Belanda disebut ‘gekonquesteert gebied’, itulah
yang dijadikan alasan pengesahan hukum (rechts titel) bagi
kepemilikan Negara atas tanah di Jawa dan Madura. Alasan
konsep hukum ini pulalah yang kemudian dibakukan dalam
Pasal 1 Agrarisch Besluit 1870 (S. 1870 No. 118), menjadi
ajaran, asas serta teori ‘domeinverklaring’ (pernyataan hak
milik Negara).

2. Penegasan politik hukum agraria:
Meskipun telah terjadi perubahan bentuk kekuasaan
atas daerah jajahan, namun cita-cita dan praktek politik
agraria VOC tetap dipertahankan. Bahkan dipertegas dasar
hukumnya pada 1870 dengan diterbitkannya undang-
undang khusus untuk mengatur perolehan, penggunaan
serta pemanfaatan tanah bagi pengusaha Belanda, yang
dikenal dengan nama Agrarische Wet 1870 (S. 1870 No. 55).
Berlakunya Hukum Pertanahan BW pun masih diberlakukan
hanya terhadap warga Negara Belanda, sementara bagi
penduduk lainnya diberlakukan sesuai dengan politik hukum
pembedaan golongan penduduk yang dibedakan menjadi
golongan penduduk orang Eropah (Europeanen), Timur
Asing (Vreemde Oosterlingen), dan Bumiputra (Inlanders).
Politik diskriminasi hukum pertanahan ini berlangsung terus,
bahkan dipertegas sampai berdirinya Negara Hindia Belanda