Page 63 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

36 Herman Soesangobeng

Adat, pun dilembagakan kembali melalui pasal-pasal UUD
1945, dalam hal ini mengenai Hukum Pertanahan Adat,
dirumuskan Pasal 33 ayat 3 tentang tujuan penggunaan
serta pemanfaatan tanah dalam arti luas.
Meskipun demikian, karena tidak adanya pemikir
hukum yang mengkaji secara mendalam seperti halnya
pada tradisi ‘codex Justinianus’ dengan Theophilus, Lord
Coke di Inggeris, C. Asser’s dan P. Scholten untuk hukum
12
perdata Belanda, maka perkembangan hukum pertanahan
dan keagrariaan Indonesia setelah kemerdekaan, hanya
didasarkan pada UUPA 1960 dengan pedoman tafsir bagi
penegakkannya yang mengacu pada filosofi dasar hukum
pertanahan Belanda (BW/KUHPInd.). Maka kini saatnya,
untuk menerjemahkan dan menafsirkan kembalih filosofi,
asas, ajaran dan teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia
untuk dilembagakan kembali sesuai dengan Pancasila
sebagai filosofi dasar Bangsa dan Negara Indonesia
dan UUD 1945, menjadi norma serta kaidah hukum
Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia. Untuk
itulah maka pemahaman atas filosofi, asas, ajaran, dan
teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia yang disebut
‘beschikkingsrecht’ oleh Van Vollenhoven, perlu dijelaskan
dalam Bab V dari tulisan ini.

12 C. Asser’s en Paul Scholten, Handleiding tot de beoefening van het
Nederlandsch Burgerlijk Recht, Zwolle: W.E.J. TJEENK WILLINK, 1912