Page 58 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 58

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     31


                    perang penaklukan  wilayah,  maupun  dijual  atau  disewakan
                    kepada  para  warga Negara Romawi.
                       Keempat buku hukum itu pun kemudian  dengan titah
                    kaisar Justinianus pada tanggal 21 November 533, dijadikan
                    ‘Corpus Juris Civilis’ yaitu Undang- Undang Hukum Perdata.
                    Kemudian  dijelaskan oleh seorang ahli hukum  bernama
                    Theophilus, yang hasilnya  disusun secara sistimatis oleh
                    para  muridnya  menjadi  sebuah buku  kumpulan  penjelasan
                    ‘corpus juris civilis’ dan disebut ‘Theophilus Institutes’, serta
                    dianut sampai abad ke delapan dan kesepuluh   Masehi.
                    Demikianlah   lahirnya  tradisi  kodifikasi   buku  hukum
                    Romawi     menjadi    undang-undang    hukum     perdata
                    Justinianus   (codex justinianus), dalam hal ini di dalamnya
                    diatur hukum pertanahan yang disebut ‘jus terra’, dalam hal
                    ini penggunaan serta pemanfaatan tanahnya diatur dalam
                    bentuk undang-undang yang disebut undang-undang agraria
                    (lex agraria).

               17.  Adopsi model kodifikasi hukum Romawi ditiru di Eropah
                   daratan:
                       Model kodifikasi buku hukum Romawi itu, selanjutnya
                    ditiru oleh negara-negara Eropah daratan yang mengadopsi
                    ajaran serta asas-asasnya,  namun  ditafsir  ulang untuk
                    disesuaikan dengan sosio-budaya  serta filosofi dan politik
                    Negara yang bersangkutan.  Sebagai  contoh, Belanda,
                    mengadopsi  ajaran serta  asas-asas  hukum  Romawi  yang
                    ditafsir  ulang  untuk  disesuaikan dengan  filosofi  serta  sosio-
                    budaya  dan  politik  hukum  Negara  Belanda, sehingga dasar
                    filosofi ‘Nederlands Burgerlijk Wetboek’ (BW) Belanda tahun
                    1838  disebut  bersumberkan ‘Dutch-Romano principles’.
                    Maka keempat buku hukum BW yang juga disebut undang-
                    undang hukum perdata Belanda, pun dikenal sebagai ‘Dutch-
                    Romano laws’.
                       Sebaliknya di Inggeris, kelembagaan dan pemikiran
                    hukumnya ditulis oleh seorang bangsawan  bernama Lord
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63