Page 61 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

34 Herman Soesangobeng

bertindak dalam hukum. Bentuk pertama dari Negara
disebut ‘corpus comitatus’ sedangkan Negara dalam
bentuk kedua, disebut ‘corpus corporatum’ yang bentuk
kekuasaannya disebut ‘gubernaculum’ yaitu ‘pemerintah’;
sedangkan warga Negara, disebut ‘corpus civilis’. Demikian
pula jenis tanah pun langsung dibedakan antara tanah
milik Negara, milik umum dan milik pribadi.
e. Pada masa kekuasaan Justianus sebagai Kaisar (Caesar),
dia memerintahkan untuk mensistimasisasi kembali ide-
ide dalam ajaran, asas, maupun teori hukum ‘Institutes
of Gaius’ yang disahkan dalam sidang ‘Senat’ menjadi
‘Corpus juris civilis’ yaitu ‘hukum perdata’. Hukum perdata
itu terdiri atas empat bagian utama yaitu: ‘orang’, ‘benda’,
perbuatan hukum’ dan ‘pembuktian serta lamanya waktu
bagi lahir atau hilangnya suatu hak’. Penjelasan dan
tafsirannya diberikan oleh Theophilus yang disistimatisasi
ke dalam sebuah buku oleh para muridnya dan disebut
‘Theophilus institutes’, dan diacu serta dianut di seluruh
Negeri Romawi sampai abad kedelapan dan kesepuluh
Masehi.
f. Model penyusunan Hukum Perdata ‘Corpus juris civilis’ itu
merupakan suatu bentuk penulisan peraturan-peraturan
dasar yang disusun secara sistimatis dalam mengatur
pertalian dan keterkaitan keempat bagian utama dari
sistim Hukum Pertanahan Romawi (jus terra), dalam
hal ini peraturan agraria (lex agraria)-nya diatur sebagai
pelaksanaan penggunaan maupun pemanfaatan tanah.
Maka model sistimatisasi dengan pembukuan peraturan
hukum menjadi sebuah undang-undang itu, kemudian
dikenal dengan nama ‘codex justinianus’ dan disebut juga
model ‘kodifikasi’ hukum Justinianus. Suatu model yang
kemudian dianut juga oleh Kaisar Napoleon Bonaparte di
Perancis pada abad ke 18 bagi kodifikasi hukum perdata
Perancis, maka dikenal dengan nama ‘codex Napoleonic’
dalam hukum perdata (code civile) Perancis. Suatu model