Page 64 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB III
JENIS KELEMBAGAAN SERTA

NORMA HUKUM PERTANAHAN DAN
KEAGRARIAAN BELANDA YANG
DIPERKENALKAN DI INDONESIA

1. Pengantar:

Sebelum menjelaskan isi hakekat filosofi, ajaran, asas-
asas dan teori Hukum Pertanahan Adat (beschikkingsrecht),
terlebih dahulu perlu dijelaskan jenis kelembagaan dan
norma Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Belanda yang
diperkenalkan di Indonesia. Karena praktek pengenalan
lembaga dan hukum Belanda itu masih diacu dan dijadikan
sebagai pedoman perumusan norma maupun penegakkan
hukum setelah kemerdekaan Indonesia. Penegakkan Hukum
Pertanahan Belanda di Indonesia, dimulai secara sah sejak
tahun 1848 ketika diberlakukannya Undang-Undang Hukum
Perdata Belanda (Nederlands Burgerlijk Wetboek/BW) yang baru
dan di Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia (KUHPInd.). Akan tetapi sejak masa VOC,
hukum perdata Belanda (BW) itu sudah diberlakukan untuk
1
seluruh wilayah kekuasaan VOC berdasarkan, atas perintah
‘Heeren XVII’ (tuan-tuan XVII) dengan Maklumat 4 Maret
1604; walaupun, penekanan praktek penegakkannya adalah
pada perolehan tanah untuk hubungan keagrariaan bagi
pengumpulan hasil bumi untuk dijual di pasaran Eropah.
Undang-Undang Hukum Perdata Belanda itu, pada
awalnya hanya diberlakukan untuk warga Negara Belanda
yang tinggal di Indonesia guna mengatur ketertiban pemilikan
hak keperdataan serta perbuatan-perbuatan hukum warga

1 R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat:
1609-1848, Djakarta: Penerbit Djambatan, 1950, hlmn. 3