Page 62 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 35

pembukuan hukum menjadi undang-undang yang dianut
di seluruh Eropah daratan menjadi tradisi Hukum Perdata
(Civil Law).
g. Pembukuan hukum model ‘codex justinianus’ itu tidak
sepenuhnya dianut di Inggeris. Sistim hukum Inggeris
berkembang dan disusun berdasarkan komentar-komentar
dan catatan-catatan pendapat hukum atas keputusan-
keputusan pejabat Pemerintahan Negara maupun Hakim
pelbagai Pengadilan di Inggeris. Komentar dan catatan-
catatan itu dikumpulkan serta disistimatisasi oleh pemikir
hukum bernama Lord Coke maka dikenal sebagai ‘Institutes
of Lord Coke’ yang terbit pada tahun 1628. Institutes of
Lord Coke ini pun dibagi dalam empat sistimatika seperti
‘codex justinianus’ namun tidak dibukukan menjadi sebuah
buku hukum yang dijadikan undang-undang, melainkan
dikembangkan berdasarkan perkembangan pemikiran
hukum yang ditulis dalam keputusan-keputusan Hakim
yang disebut ‘stare decise’, dan menjadi sumber bertumbuh
kembangnya sistim Hukum Komon (Common Law) di
Inggeris.
h. Indonesia, sekalipun memiliki tradisi hukum adat, namun
baru ditemukan dan disistimatisasi secara ilmiah pada awal
abad ke 20 oleh Van Vollenhoven serta dikembangkan asas,
sistim maupun teorinya oleh Ter Haar. Hukum Pertanahan
Adat itu, pada masa kekuasaan Belanda sejak masa VOC
pada 1602 sampai berakhirnya Negara Hindia Belanda
pada tahun 1942, hanya dihargai serta diberlakukan
sebagai hukum tidak tertulis untuk golongan penduduk
Bumiputra. Sehingga hukum adat tidak berlaku sebagai
hukum positif dalam tataran hukum Negara Belanda,
melainkan hanya positif bagi orang Bumiputra dalam
hal-hal yang tidak menyangkut soal pertanahan, agraria,
perdagangan, pidana dan pemerintahan. Namun setelah
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan
berlakunya UUD 1945, filosofi dasar Hukum Pertanahan