Page 60 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 60

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     33


                       kembali menjadi  satu kumpulan  pokok-pokok dasar
                       aturan yang berisikan ajaran, asas serta teori hukum yang
                       menerjemahkan  filosofi  dasar  masyarakat  dan  Negara.
                       Kumpulan tulisan yang  berisikan sistimatisasi dan
                       klasifikasi itu dilakukan oleh filosof  ahli  hukum  menjadi
                       satu kumpulan ajaran, asas dan teori hukum yang disebut
                       ‘institutes’.  Kumpulan karangan itu diberikan  nama
                       menurut penulisnya yang pada masa pertumbuhan hukum
                       Romawi, sarjana yang paling terkenal  dan hasil  kumpulan
                       tulisannya digunakan  sebagai  sumber  pengajaran  serta
                       pengembangan teori hukum adalah Gaius, maka kumpulan
                       tulisannya disebut ‘intitutes of Gaius’.
                    d.  Kemudian  seiring dengan pertumbuhan  struktur  Negara
                       dari Republik menjadi  Kekaisaran  disertai  pembentukan
                       kelembagaan  Negara  baru, maka ditentukanlah pejabat-
                       pejabat yang berwenang memutuskan pemberian hak serta
                       pemastian perbuatan hukum. Dengan demikian, lahirlah
                       suatu sistim hukum  pertanahan yang disebut ‘jus terra’
                       dalam rangkaian hukum yang mengatur hubungan orang
                       dengan harta kekayaannya sebagai warga Negara. Kedua
                       jenis kewenangan pejabat itu diatur  dan  dilembagakan
                       dalam  sistim  hukum  dalam hal ini  baik  Negara maupun
                       warga Negara sebagai manusia, dikonstruksikan   berstatus
                       hukum menjadi ‘orang’ (corpus) yaitu pribadi hukum
                       penanggung hak dan kewajiban.
                          Baik Negara maupun warga Negara dengan demikian
                       berhak dan berkewenangan hukum untuk bertindak dalam
                       hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.   Sebagai
                       ‘orang’,  karena  sifat  Negara adalah penguasa   tertinggi
                       pemegang  kedaulatan  hukum  Negara yang menguasai,
                       mengatur dan mengurus  tanah  sebagai  harta  kekayaan,
                       maka sebagai kesatuan bentuk organisasi, Negara disebut
                       ‘corporatum’;  yang  dibedakan  antara  pertama,  bentuk
                       organisasinya sebagai penguasa seluruh wilayah Negara;
                       dengan  kedua,  Negara sebagai  kesatuan  pejabat yang
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65