Page 55 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

28 Herman Soesangobeng

Adat, Van Vollenhoven dan Ter Haar berpendirian bahwa asas
‘e’ itu tidak dianut, karena Hukum Adat justru menganut
‘pemisahan horisontal’ (horizontaal scheiding).
Asas dan ajaran ‘f’, ‘g’ dan ‘h’, dianut sepenuhnya baik
pada hukum Komon maupun Sivil. Gabungan asas dan ajaran
‘h’ dan ‘i’, pada hukum Komon dikembangkan menjadi asas
‘n’ (litoral land) dan ‘o’ (litoral right). Sedangkan asas dan
ajaran ‘i’, pada hukum Komon dikembangkan lebih lanjut
menjadi hak dalam asas dan ajaran ‘p’ yang disebut ‘riparian
right’. Asas dan ajaran ‘j’, ‘k’ dan ‘l’, pada hukum Komon
dianut dengan sebutan ‘encumbrances’ sedangkan hukum Sivil
Belanda menyebutnya ‘servituut’. Asas dan ajaran ‘m’, pada
hukum Komon dianut dengan menyebutnya ‘adverse possession’,
dan hukum Sivil Belanda menyebutnya ‘verjaring’. Hukum
Adat, menurut Ter Haar, sekalipun mengenal pengaruh
lamanya waktu, namun tidak merupakan lembaga untuk
melahirkan hak tertentu kepada pihak yang bersangkutan,
sehingga hanya disebut ‘kadaluwarsa’ dalam adat Jawa. Jadi
umumnya asas maupun ajaran hukum pertanahan Romawi
(jus terra) dianut dan dijadikan asas-asas serta ajaran hukum
pertanahan negara-negara modern dunia yang dikuasai oleh
hukum Komon (common law) dan hukum Sivil (civiel law) 21.
7
14. Pembentukan hukum pertanahan Romawi (jus terra):
Demikianlah maka pada masa pertumbuhan hukum
Romawi, pandangan serta pengaturan hubungan manusia
sebagai subjek hukum (corpus) dengan tanah, diatur dalam
kumpulan peraturan hukum yang disebut ‘jus terra’.
Pelaksanaan serta penegakkannya, adalah untuk menjamin
kepentingan hukum dan hak keperdataan warga Negara
Romawi (patrician), untuk menjamin kesejahteraan maupun
kemakmuran hidup mereka yang secara struktur sosial,
terdiri atas kaum bangsawan (plebeian) dan warga Negara

7 John H. Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the
Legal System of Western Europe and Latin America, Standford, California:
Standford University Press, 1978.