Page 50 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 23

10. Pembedaan perbuatan hukum umum dan perikatan
hukum:
Demikian pula mengenai perbuatan hukum, dalam hal
ini dibedakan antara perbuatan hukum dalam arti umum
(actio) dengan perbuatan hukum yang mengikat dalam
hukum perjanjian (contractus). Untuk itu semua perbuatan
hukum harus dilakukan dan dibuktikan dengan surat yang
dibuat oleh pejabat Negara. Maka dikenal perbedaan
antara surat bukti berupa keputusan pejabat Negara atau
Pemerintah di bidang hukum publik (jus publicum) dengan
surat bukti bagi perbuatan hukum di bidang hukum perdata
(jus privatae). Surat bukti yang dilakukan oleh pejabat Negara
di bidang hukum publik, disebut ‘decisio’ yang dilakukan
oleh Kepala Negara (gubernator) dalam pemerintahan
yang disebut ‘gubernaculum’. Sementara surat bukti yang
dibuat pejabat Negara di bidang hukum perdata, dibuat oleh
pejabat khusus dalam hukum perjanjian perdata (pactum)
yang disebut ‘notarius’. Surat bukti perbuatan hukumnya
sendiri disebut ‘acte’ Jadi keabsahan perbuatan hukum atas
tanah sebagai benda tetap, pun harus memenuhi beberapa
persyaratan tertentu. Persyaratannya meliputi tiga unsur
dasar yaitu pertama: tentang pejabat yang berwenang
membuat surat bukti persetujuan dalam perjanjian hukum;
kedua, surat bukti tentang peralihan hak milik; dan ketiga,
surat bukti tentang penyerahan tanah sebagai benda tetap.

11. Pembakuan ajaran dan asas dalam bentuk adagium
hukum:
Asas dan ajaran bagi ketiga unsur dasar dalam
perbuatan hukum itu, dibakukan dalam beberapa adagium.
Pertama, untuk pejabat yang berwenang membuat surat
bukti perbuatan hukum, dibakukan dalam adagium tentang
ajaran kewenangan penyerahan hak maupun tanahnya yaitu:
‘nemo dat qui non habet’ = mereka yang bukan pemilik, tidak
dapat menyerahkan baik tanah maupun hak atas tanahnya.