Page 46 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 46

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     19


                    sebagai   pemilik   mutlak   yang  tertinggi   atas   tanah.
                    Kewenangan  dan kekuasaan  mutlak  dalam  memiliki  tanah
                    itu,    bersumber  pada  ajaran  kedaulatan  Negara  (dominion)
                    untuk otomatis menjadi pemilik mutlak atas tanah dalam
                    lingkungan teritorial Negara (dominium). Namun kepemilikan
                    Negara itu tidak diatur berdasarkan hukum harta kekayaan
                    (jus  proprietatis), karena hukum  harta kekayaan itu  hanya
                    mengatur  kepemilikan  tanah yang dimiliki  orang sebagai
                    harta kekayaan pribadi hukum yaitu warga Negara.
                       Maka Negara sebagai  badan hukum publik yang
                    berkedudukan   hukum sebagai orang dalam arti ‘corpus
                    comitatus’ yaitu Negara sebagai penguasa tertinggi pemegang
                    hak kedaulatan Negara. Hak kepemilikannya tidak
                    tunduk dan diatur berdasarkan hukum harta kekayaan (jus
                    proprietatis); akan tetapi berdasarkan pada kedudukan Negara
                    sebagai orang, dalam arti ‘corpus corporatum’  yaitu sebagai
                    badan hukum  kekuasaan   pelaksana   kedaulatan  Negara.
                    Maka Negara, berhak memiliki tanah dan bertindak dalam
                    hukum perdata sehingga hak kepemilikan atas tanahnya pun
                    tunduk pada hukum harta kekayaan pribadi sebagai subjek
                    hukum (corpus). Konsep hak milik Negara demikian ini, terus
                    dianut  dalam  sistim  hukum  negara-negara  modern  hingga
                    kini, termasuk  pada masa kekuasaan VOC dan Hindia
                    Belanda di Indonesia, dalam hal ini diperkenalkan istilah
                    hukum ‘tanah milik Negara’ (landsdomein-sebelum 1925, dan
                    staatsdomein-setelah 1925)  untuk  Negara  dalam  arti  ‘corpus
                    comitatus’;  maupun ‘tanah milik  pemerintah’  (gouvernment
                    grond), untuk kepemilikan tanah oleh Negara dalam arti
                    ‘corpus corporatum’ yaitu Pemerintahan Negara, maka disebut
                    juga ‘tanah Pemerintah’ (Gouvernement Grond-disingkat GG).
                       Terhadap  hak milik orang sebagai  pribadi  hukum  yang
                    menjadi    warga Negara,  baik  merupakan  harta  kekayaan
                    pribadi maupun keluarga, diatur berdasarkan hak keperdataan
                    orang  (jus civilis) dalam  hukum  harta  kekayaan  pribadi
                    (jus propietatis).  Hak  milik  pribadi  itu,  lahir  berdasarkan
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51